Penelusuran Temukan “Data Mencurigakan” Soal Riwayat Pendidikan Eka Wardhana

Riwayat pendidikan politisi Golkar Eka Wardhana dalam daftar calon anggota legislatif Kota Bogor Pemilu 2014 di website KPU (dok. KM)
Riwayat pendidikan politisi Golkar Eka Wardhana dalam daftar calon anggota legislatif Kota Bogor Pemilu 2014 di website KPU (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ijazah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dari Partai Golkar Eka Wardhana yang diduga bermasalah hingga kini masih dalam proses hukum di Polres Sukabumi Kota.

Sementara itu, penelusuran kupasmerdeka.com dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor (kpu-bogorkota.go.id) menemukan bahwa riwayat pendidikan Eka Wardhana dalam profil calon sementara anggota legistatif Partai Golkar tertulis masih proses belajar di STISIP Syamsul Ulum Sukabumi, dimana tercantum pada saat itu “tahun 2005-sampai sekarang“. Laman tersebut memuat data calon legislatif masa 2014-2019.

Data tersebut bertolak belakang dengan klaim Eka, yang menggunakan ijazah S1 dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dari Kampus STISIP Syamsul Ulum Sukabumi dengan tahun lulus 2006, yang ia gunakan untuk kembali mencalonkan legistatif Kota Bogor periode 2019-2024.

Menyikapi hal tersebut Ketua KPUD Kota Bogor Samsudin mengaku belum bisa komentar. “Karena pada masa tersebut [saya] belum ada di KPUD,” ungkap Samsudin saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Rabu 19/2.

“Sayangnya saya tidak ikut di periode itu jadi gak bisa komentar,” tambah Samsudin.

Menanggapi temuan yang mencurigakan tersebut aktivis Bogor Iksan Awaludin yang turut mengawal permasalahan ijazah Eka Wardhana mengatakan bahwa ini merupakan suatu “temuan penting”, dimana penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Bogor “jangan sampai kebobolan dengan suatu kebohongan ijazah.”

“Sangat jelas perbedaannya mengapa pada saat 2014 riwayat pendidikan Eka Wardhana masih proses belajar di kampus STISIP Syamsul Ulum Sukabumi, nyatanya kenapa ada ijazah dari STISIP Syamsul Ulum Sukabumi lulusan 2006,” jelas Iksan.

“KPUD harus mengusut tuntas, jika benar itu terbukti, ada kebohongan publik, dalam penggunaan ijazah sebagai wakil rakyat oleh Eka Wardhana,” tambahnya.

“Sebagai seorang yang menjalani pendidikan, saya tentunya sangat kecewa, jika apa yang dilakukan oleh Eka Wardhana itu benar mempermainkan norma-norma pendidikan,” tutur Iksan.

“Ini bukan saja pihak kepolisian, tetapi penyelenggara pemilu, KPUD Kota Bogor bahkan Pengawas yaitu Bawaslu harus mengambil tindakan segera, jangan sampai kecolongan oleh tipu daya pejabat publik,” tegasnya.

“Dan sepantasnya KPUD ataupun Bawaslu Kota Bogor mengambil langkah hukum, karena sangat kuat dugaan menjadi korban kebohongan legislatif terpilih tersebut,” pungkas Iksan.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Berita ini dianggap oleh Dewan Pers melanggar kode etik jurnalistik. Berikut Hak Jawab dari pihak Kuasa Hukum sdr. Eka Wardhana yang telah diterima dan dimuat pada 6 Maret 2020Redaksi KupasMerdeka.com memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*