Nilai Pembagian Bonus Produksi Panas Bumi “Tidak Adil”, Balad Pamijahan Akan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bogor

Tanda terima permohonan audiensi BP kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor (dok. KM)
Tanda terima permohonan audiensi BP kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Balad Pamijahan (BP) melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, menyikapi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019 tantang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak Ltd.

“Kami dari Balad Pamijahan menilai bahwa pembagian bonus produksi tidak adil untuk masyarakat Pamijahan,” ujar Hendri dari BP.

“Kita sudah layangkan Surat Audiensi dengan Ketua Dewan, dan rencananya kita akan datang pada hari Selasa 25 Februari Minggu depan,” lanjutnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ali Taufan Vinaya. “Dalam UU No 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, dalam Pasal 53 Ayat 2 Berbunyi: Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam aturan turunan di PP Nomor 28 Tahun 2016, Pasal 8 Ayat 3 berbunyi: Pemerintah Daerah penghasil memprioritaskan pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bagi masyarakat di Wilayah Kerja,” papar Ali.

“Sementara itu, di Perbup Nomor 6 Tahun 2019 dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf A berbunyi: 60% dialokasikan untuk Pemerintah Daerah, dan dalam Poin B 40% dialokasikan untuk desa yang merupakan wilayah kerja panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak Ltd dalam bentuk keuangan,” tambahnya.

“Dengan adanya hal ini, kami yang tergabung dalam Balad Pamijahan akan meminta kepada Ketua Dewan sekaligus Bupati Bogor untuk segera merevisi Perbup tersebut, karena tidak adil,” ucapnya.

Selain soal pembagian dana bonus produksi tersebut, pihaknya juga hendak menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan kantor Kecamatan Pamijahan, gedung serbaguna dan pembangunan rest area menggunakan dana bonus produksi. “Hal itu jelas sangat bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2016,” katanya.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan pembangunan gedung sekolah, madrasah, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat, misalkan, membuat BUMDes untuk KUR, ataupun lainnya,” tutupnya.

Reporter: Budi, Efri
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*