Investigasi Temukan Sederet Kejanggalan pada Proyek Kolam Retensi di Tanah Baru Kota Bogor, Lagi-lagi CV. Ananda Azka Perkasa

BOGOR (KM) – Pekerjaan pembangunan dan penataan kolam retensi yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor oleh CV. Ananda Azka Perkasa, dengan nilai anggaran yang fantastis mendapatkan sorotan publik.

Dalam penelusuran dan data kupasmerdeka.com sebelumnya, CV. Ananda Azka Perkasa tidak dapat ditemukan domisili kantor yang tertera di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), walaupun Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Bogor Henny Nurliani menegaskan bahwa dalam proses tender proyek ada mekanisme on the spot (survey lokasi) ke tempat alamat kantor.

Selain itu, dalam penelusuran terhadap proyek molor yang seharusnya selesai dalam waktu 150 hari kalender sejak 6 Mei 2019 lalu, ditemukan adanya dugaan kejanggalan terhadap besi yang digunakan oleh pihak pekerja CV. Ananda Azka Perkasa, yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada.

Selain itu, terlihat semua pekerja di lapangan diduga telah mengabaikan Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1970 tentang K3, dan Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang K3 di lingkungan kerja.

Menyikapi hal tersebut aktivis Bogor Iksan Awaludin mengatakan, proyek pembangunan kolam retensi di Tanah Baru yang bernilai Rp 8 miliar lebih tersebut menggunakan uang rakyat, dan seharusnya menjadi hal yang berguna bagi masyarakat.

Advertisement

“Banyaknya kejanggalan dalam proyek tersebut, bahkan waktu pengerjaan saja sudah lewat jauh, maka harus segera ada upaya hukum,” ungkap Iksan kepada KM, Minggu 9/2.

“Ya sudah banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proyek tersebut, maka harus ada upaya hukum oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kepada pelaksana proyek,” tambah Iksan.

Kata Iksan, jika tidak ada upaya hukum dari Pemkot Bogor, maka patut dicurigai ada kongkalikong dari perusahaan pemenang tender tersebut dengan oknum-oknum Pemkot Bogor.

“Jadi dampaknya hanya masyarakat yang dirugikan, sementara perusahaan dan oknum Pemkot, tetap menikmati hasil dari uang rakyat di proyek tersebut,” tegas Iksan.

Lebih lanjut Iksan mengatakan
Inspektorat dan DPRD Kota Bogor “harus segera panggil Walikota Bogor.”

“Ya Inspektorat dan Legislatif Kota Bogor Komisi 3, untuk memanggil Walikota Bogor, karena bukan satu atau dua saja, dalam implementasi pembangunan di Kota Bogor selalu kacau balau,” pungkas Iksan.

Sementara Direktur CV. Ananda Azka Perkasa Fajar Kurniawan tidak merespon awak media saat dimintai keterangan melalui telepon dan pesan singkat.

Reporter: ddy/Efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook