Status Hukum Plaza Bogor Masih dalam Proses Banding di PT Jabar

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto (dok. KM)
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto (dok. KM)

BOGOR (KM) – Permasalahan status hukum Plaza Bogor yang berdasarkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan putusan NO.157/PDT.G/2018/PN BGR halaman 134 poin butir 4 dinyatakan secara jelas bahwa penggugat yakni PT. Guna Karya Nusantara (GKN), dinyatakan menang dan tergugat 1, 2 dan 3, yakni Walikota Bogor, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinyatakan telah sah melakukan unsur perbuatan melawan hukum (PMH).

Menyikapi hal tersebut Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, perkara Plaza No.157/PDT.G/2018 masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung. “Belum ada putusan banding dari Pengadilan Tinggi sampai sekarang,” ungkap Bima melalui pesan Whatsapp kepada KM, Senin 20/1.

“Ya perkara tersebut masih banding tanggal 6 November tahun 2019 lalu,” tambah Bima.

Bima menjelaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Bogor Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 26 Agustus 2019, Pemerintah Kota Bogor telah menyatakan banding tanggal 6 September dan mengirimkan memori banding pada tanggal 6 November 2019 sebagai berikut:

a. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena PT. Guna Karya Nusantara yang diakui secara hukum dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah kepengurusan dengan Direktur Utama Nilla Suprapto, bukan atas nama Sdr. Taufik Iradat (PENGGUGAT).

Advertisement

b. Bahwa PT. Guna Karya Nusantara sebelum gugatan Perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Bgr telah mengajukan beberapa kali gugatan kepada Pemerintah Kota Bogor dengan materi yang sama baik secara perdata maupun Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan PT Guna Karya Nusantara tersebut tidak dapat diterima seluruhnya, yaitu:

1. Gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 57/G/2013/PTUN.Bdg dengan amar Putusan PT. Guna Karya Nusantara yang diwakili oleh Sdr. Taufik Iradat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan karena ada dualisme kepengurusan dalam PT. GKN, untuk itu agar diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).”

“Terhadap putusan PN Bogor yang dilihat dalam Direktori Mahkamah Agung, masih dalam upaya hukum, belum ada kekuatan hukum tetap sampai sekarang,” pungkas Bima.

Reporter: ddy

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook