BPD dan Taman Nasional Tolak Surat Pemberitahuan Bahwa BUMDes Ciasihan Ambil Alih Pengelolaan Desa Wisata

Supiyudin, anggota BPD Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, bidang pembangunan (dok. KM)
Supriyudin, anggota BPD Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, bidang pembangunan (dok. KM)

BOGOR (KM) – Surat Pemberitahuan Pengelola Resmi Aset Wisata Desa Ciasihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ciasihan yang ditandatangani Kepala Desa, Lilih N. yang diterbitkan 12 Januari 2020 menuai polemik. Pasalnya, dalam surat tersebut pihak Pemerintah Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor mengklaim bahwa Waskita Hayat adalah pengelola resmi sejak 2012 di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di samping itu, pada tanggal yang sama pihak Waskita Hayat juga mengirim surat Instruksi Pengosongan Fasilitas Pengelolaan, yang di dalamnya disebutkan bahwa pihak Waskita Hayat mengintruksikan pihak pengelola/penjaga untuk mengosongkan fasilitas pengelolaan Desa Wisata Ciasihan dalam waktu 1×24 jam.

Surat tersebut ditandatangani Direktur BUMDes Suka Makmur Ciasihan, Fajrin Nursalasa, Ketua Umum Desa Wisata Ciasihan Waskita Hayat, E. Kosasih dan Kepala Desa Ciasihan, Lilih N.

Menanggapi hal tersebut, Kusnaedi, perwakilan dari Taman Nasional menilai bahwa keluarnya surat tersebut sudah menyalahi aturan karena terbitnya pada hari Minggu atau hari libur. Menurutnya, isi surat untuk mengosongkan pengelolaan wisata tidak sesuai karena kawasan tersebut masuk di kawasan Taman Nasional, bukan area Desa Ciasihan.

“Surat itu tanpa ada koordinasi ataupun tembusan ke pihak Taman Nasional, langsung ke pengelola. Seharusnya surat tersebut dilayangkan dulu ke Taman Nasional, baru Taman Nasional memerintahkan si pengelola untuk musyawarah datang ke Desa,” katanya.

Kusnaedi juga menegaskan bahwa Paguyuban Wisata Kiara Payung Raina adalah pengelola yang resmi dan sudah terdaftar di Taman Nasional, terbukti dengan adanya tiket PMBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). “Namun karena belum adanya koperasi ataupun CV, muncullah tiket Koperasi Karyawan Halimun Salak (Kopkar) yang legalnya sudah jelas, sifatnya semantara sampai Paguyuban mendirikan koperasi, yang alhamdulilah Paguyuban sudah punya koperasi sekarang yaitu Koperasi Kacapi,” tuturnya.

Advertisement

Kusnaedi kembali menegaskan bahwa dengan masuknya tiket PMBP pengelola dan objek wisata yang ada sudah resmi dan diketahui oleh pihak Balai, Resort dan Seksi. “Paguyuban Wisata Kiara Payung Raina yang juga memiliki Koperasi Kacapi, yang di mana anggota Paguyuban juga adalah anggota Koperasi, yang sementara ini yang tercatat di Taman Nasional adalah Paguyubannya,” kata Kusnaedi.

Supriyudin sebagai Ketua Bidang Pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengaku tidak mengetahui adanya pergantian kepengurusan BUMDes, dirinya juga menilai pergantian kepengurusan BUMDes tersebut tidak sesuai dengan aturan karena SK pengurus yang lama masih ada hingga 2022.

“Ini gak beres, gak bener dan tidak legal terlebih BPD secara utuh tidak dilibatkan sama sekali, sepengetahuan saya unit-unit usaha BUMDes itu belum ada yang aktif, dari 2017 hingga sekarang tidak ada,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa menurut pihak Desa, Waskita Hayat sudah masuk sejak 2012, sedangkan menurutnya Waskita Hayat bukan termasuk unit usaha BUMDes, dan hanya baru-baru ini Waskita Hayat ingin masuk ke BUMDes.

“Terkait surat tersebut saya baru tahu kemarin dari pengelola dan saya baca langsung suratnya, kok surat teguran, saya sendiri dan tiga orang lain yang juga BPD kesini tidak mengetahui ada surat teguran, dianggap apa saya selaku BPD di lembaga Desa,” ujarnya.

Reporter : imron/ efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*