Pekerjaan Betonisasi di Perumahan Griya Asri 2 Sumberjaya Diduga Sarat Kecurangan

Pekerjaan betonisasi di Perumahan Griya Asri 2 Blok G Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (dok. KM)
Pekerjaan betonisasi di Perumahan Griya Asri 2 Blok G Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan APBD tahun 2019 melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Bekasi untuk pekerjaan infrastruktur. Salah satunya pekerjaan betonisasi di Perumahan Griya Asri 2 Blok G Rt005,006/025 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diduga sarat kecurangan.

Saat awak KM monitor di lokasi kegiatan yang sudah 1 minggu lebih masih dikerjakan, terlihat plastic sheet tidak digelar sepenuhnya, dan pihak kontraktor pun memakai batching plant [pencampur beton] yang berbeda-beda. Ketika dipertanyakan surat jalan mobil, sopir mobil plant pun menutupi. Selain itu, letak papan bekisting dalam kondisi ditanam yang diduga akan mengurangi dari ketebalan beton dari ukuran yang ditentukan di Rencana Anggaran Belanja (RAB). Di lokasi pun terlihat pihak kontraktor tidak mengadakan papan nama proyek di waktu pekerjaan berlangsung.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disperkimtan Kabupaten Bekasi Sawar saat dimintai keterangan melalui pesan singkat tidak bisa memberi jawaban atas permasalahan proyek tersebut, dan memilih untuk bungkam.

Terpisah, pemerhati infrastruktur Bekasi, Yanto, saat dimintai tanggapan oleh KM Minggu 1/12 terkait kegiatan pengecoran jalan di Perumahan Griya Asri 2 Blok G mengecam jika pemborong tidak memasang papan plang nama proyek. “Mereka sudah melanggar Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP),” katanya.

Sementara mengenai bekisting yang ditanam dan batching plant yang berbeda-beda, dirinya menduga pihak kontraktor melakukan tindak kecurangan. “Akibatnya ketebalan beton akan berkurang, dan hasil finishing pun diduga agak terlihat berbeda, karena kita tidak tahu sesuai dengan kualitas yang ditentukan di RAB apa tidak,” jelas Yanto.

“Dan seharusnya PPK sudah mengantisipasi untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Sehingga hasil dari pekerjaan sesuai dengan RAB. Dan mengevaluasi kinerja PPTK dalam mengawasi pekerjaan di setiap titiknya,” tegas Yanto.

Yanto pun meminta agar Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi bertindak tegas untuk setiap proyek yang dikerjakan kontraktor seperti itu. “Bila perlu blacklist perusahan dan kontraktornya,” pungkasnya.

Reporter: mon
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*