Gabungan Elemen Wartawan Serbu Polresta Bogor, Solid Dampingi Pimred KM Penuhi Panggilan Polisi

Pimred Kupas Merdeka Hero Akbar dan penasehat hukum Ruby Falahadi memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolresta Bogor Kota, Senin 9/12/2019 (dok. KM)
Pimred Kupas Merdeka Hero Akbar dan penasehat hukum Ruby Falahadi memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolresta Bogor Kota, Senin 9/12/2019 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dua orang pimpinan Kupasmerdeka.com yakni Hero Akbar dan Dody Kurniawan, masing-masing sebagai Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi, memenuhi permintaan klarifikasi Polresta Bogor Kota terkait aduan yang diterima pihak kepolisian dari Direktur CV. Ananda Azka Perkasa, perusahaan yang memenangkan sejumlah tender Pemerintah Kota Bogor yang diberitakan KM diduga beralamat fiktif.

Hero Akbar yang akrab dipanggil Moses didampingi tim redaksi KM dan kuasa hukum dari DPC PWRI Kabupaten Bogor, Ruby Falahadi, usai memenuhi panggilan penyidik mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan balik pihak pengusaha yang telah menuding KM melakukan fitnah dalam bentuk pemberitaan.

Berdasarkan surat panggilan polisi bernomor B/3004/XII/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 5 Desember 2019, tertulis bahwa kupasmerdeka.com diduga telah “memfitnah” perusahaan tersebut dengan tudingan alamat fiktif.

“Saya pribadi akan lapor balik. Kami tidak memfitnah, alat bukti semua ada dan lengkap, kami juga sudah kroscek alamat tersebut dan sudah temui RT/RW tapi kami tidak menemukan alamat tersebut,” tegas Moses yang juga Wakil Ketua DPC PWRI Kabupaten Bogor di halaman Polresta Bogor kemarin siang 9/12.

Sementara itu Ruby Falahadi mengatakan bahwa seharusnya pihak pelapor melakukan pelaporan kasus tersebut ke Dewan Pers dan bukan ke pihak kepolisian sesuai dengan Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

“Kasus ini murni pemberitaan temuan di lapangan oleh si pewarta dan ini adalah karya tulis si pewarta berdasarkan temuan dan investigasi di lapangan,” jelas Ruby.

Ruby juga menilai jika Polresta Bogor Kota dalam hal ini “tidak memahami” UU Pers nomor 40 tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap pemberitaan media (wartawan) tidak serta-merta bisa langsung diproses hukum, karena ada mekanisme yang harus dilalui seperti hak jawab dan klarifikasi melalui lembaga Dewan Pers untuk diuji apakah tulisan atau pemberitaan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak.

“Kepolisian juga harus paham bahwa wartawan Indonesia punya imunitas terkait pemberitaannya. Bukankah sudah ada Nota Kesepahaman antara insan pers yang representatifnya Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia? Media dengan kepolisian adalah mitra, yang sama-sama berjuang menegakkan kebenaran. Kedepan kita harapkan tidak ada lagi kriminalisasi wartawan (media) terkait pemberitaan yang dimuat berdasarkan data dan fakta yang ada,” tegas Ruby.

Menurut advokat itu, “sangat lucu dan aneh” bagi pihak penyidik Polresta Bogor memanggil wartawan tersebut seraya mengklaim bahwa pemanggilan itu hanya sekedar klarifikasi untuk memastikan apakah penulis benar wartawan atau bukan.

“Padahal sangat jelas dan nyata, kedua wartawan saudara Dody dan Hero Akbar yang dipanggil pihak Polresta atas laporan oknum pengusaha tersebut, tercatat sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi media online Kupasmerdeka.com,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*