PBH Peradi Depok Gugat Lurah Harjamukti

Tim Kuasa Hukum warga RT 10/03 Kelurahan Harjamukti saat diwawancarai usai mendaftarkan gugatannya di PN Depok, 18/11/2019 (dok. KM)
Tim Kuasa Hukum warga RT 10/03 Kelurahan Harjamukti saat diwawancarai usai mendaftarkan gugatannya di PN Depok, 18/11/2019 (dok. KM)

DEPOK (KM) – Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Kota Depok mendatangi Pengadilan Negeri Depok guna mendaftarkan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Kepala Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin 18/11.

PBH PERADI Depok dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum warga Komplek IPTN Kelurahan Harjamukti yang “dengan tegas” menolak keberadaan domisilinya dilebur ke wilayah RW lain secara sepihak oleh Lurah Harjamukti.

Ketua PBH PERADI Kota Depok, Fredi K. Simanungkalit didampingi sekretarisnya, Andi Tatang Supriadi dalam konferensi pers di halaman gedung PN Depok menyatakan telah secara resmi menggugat Kepala Kelurahan Harjamukti, Cq. Camat Cimanggis dan Cq. Walikota Depok atas dugaan perkara Perbuatan Melawan Hukum.

“Kami dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Kota Depok, dalam hal ini mendampingi warga yang memang saat ini hak-haknya kami rasa dirampas dan disini kami sudah lampirkan bukti-bukti berkaitan dengan penolakan warga, diantaranya terlampir tanda tangan warga tentang penolakan yang berkaitan dengan pembentukan RT/RW baru ini,” kata Fredi.

“Terkait masalah status mereka, kami rasa Lurah ini tidak memikirkan tentang dampak daripada pembatalan SK yang sudah dikeluarkan. Bagaimana dengan KTP, SIM, AJB, Sertifikat, BPKB dan STNK juga berkas lainya yang berkaitan dengan kependudukan? Belum lagi anak-anak sekolah yang beralamat tinggal di situ harus merubah lagi rapornya. Hal ini seharusnya dipikirkan oleh lurah tersebut dan tidak bisa mengedepankan ego sektoral sebagai pejabat. Ini juga menjadi perhatian bagi lurah-lurah yang lain harus dipertimbangkan jika ingin melakukan pembatalan terkait masalah surat keputusan yang sudah dikeluarkan,” lanjut Fredi.

Fredi juga mengungkapkan bahwa pendirian RT/RW yang dihuni para kliennya tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2010 dan tidak pernah ada persoalan apapun sejak dibentuk.

“Bukan dari kemarin sore, kalau memang persoalan RT/RW ini bermasalah, seharusnya dari tahun 2010 itu sudah ada permasalahan, dan kenapa tiba-tiba baru sekarang?” katanya.

“Dari warga sendiri sudah mengeluarkan surat tembusan kepada Camat Cimanggis dan Wali Kota Depok berkaitan dengan keberatan, tetapi tidak ada respon, baik dari Camat maupun Wali Kota. Sehingga warga sepakat untuk melakukan upaya hukum, dan langkah hukum ini yang kami rasa tepat terkait masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lurah Harjamukti. Dan surat keberatan tersebut sudah dilayangkan dari mulai tanggal 2 Agustus 2019, dari mulai penolakan,” ungkap Fredi.

Ketua RT 10 RW 03, Sudrajat saat diwawancarai KM di rumahnya membenarkan perihal penolakan warganya yang keberatan wilayah tempat tinggalnya dilebur ke dalam RW 04 mengingat keberadaan mereka sudah diakui sejak tahun 2010.

“Pembentukan RT 10 RW 03 ini juga gabungan dari beberapa RT sebelumnya, dan ini sudah berlangsung sejak 2010 serta sudah mengalami beberapa kali pergantian Lurah dan Camat namun tidak pernah mempersoalkan keberadaan RT 10 ini,” ujar Sudrajat kemarin.

Sudrajat pun mengakui jika Lurah Harjamukti yang baru menjabat tersebut pernah mengundang rapat warga terkait penolakan warga atas pembangunan Posyandu milik RW 04 di lingkungan RT 10 RW 03 tanpa pemberitahuan dan berdiskusi dengan warga setempat.

“Ternyata dalam pertemuan tersebut justru warga kami diminta untuk pindah domisili ke RT/RW lain, tentu saja kami menolak dan dalam pertemuan selanjutnya disampaikan oleh Lurah bahwa keputusan tersebut sudah final,” lanjut ketua RT 10 yang baru terpilih pada 2018 lalu.

Kepala Kelurahan Harjamukti, Iwan, saat disambangi beberapa awak media sedang tidak berada di kantornya dan sempat melayani pertanyaan awak media via telpon.

Iwan menyatakan tidak mau berkomentar apapun dan hanya menunggu hasil putusan PTUN saja karena dirinya juga sudah menunjuk penasehat hukumnya untuk melawan gugatan terhadap dirinya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*