Habib Syahdu: “Pemerintah Belum Punya Konsep Deradikalisasi yang Jelas”

Habib Syahdu dan Habib Luthfi bib Yahya beserta sejumlah ulama, habaib dan pemuka lintas agama usai acara
Habib Syahdu dan Habib Luthfi bib Yahya beserta sejumlah ulama, habaib dan pemuka lintas agama usai acara "Kanzus Sholawat" di Ponpes Al Ghazaly, Kota Bogor, Senin 25/11/2019 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatasi fenomena radikalisme dipertanyakan lantaran dinilai belum punya konsep yang jelas. Hal itu diungkapkan oleh ketua organisasi “Habaib dan Dai Nusantara” (HADANA) Habib Syahdu saat ditemui KM usai acara maulid “Kanzus Sholawat” di Ponpes Al Ghazaly, Kota Bogor, Senin pagi 25/11.

Saat diskusi bersama sejumlah kiai, habaib dan tokoh lintas agama seusai acara maulid, Habib Syahdu menyatakan bahwa pemerintah “sepertinya sampai saat ini belum punya konsep dan strategi yang nyata dalam program deradikalisasi.”

“Begitulah yang terbaca selama ini. Lihat saja bagaimana langkah-langlah awal Menag yang dijadikan bumerang. Kemudian Menkopolhukam di acara ILC yang masih terpancing berbicara soal khilafah dan dibalikkan oleh host ke [Jubir PA 212] Haikal Hassan untuk mengalihkan dari masalah radikalisme ke isu ekonomi,” jelas Syahdu.

“Lalu pertemuan demi pertemuan yang membahas masalah radikalisme bahkan bersama Presiden tetapi hanya melibatkan yang di atas, sementara ilmuwan dan agamawan yang bergulat dengan radikalisme di lapangan gaib [tidak ada],” lanjutnya.

Menurut pendakwah itu, program pemerintah “jelas belum terlihat” dan “strategi jitu sama sekali belum tersentuh”. Ia menilai, penanggulangan masih di bawah standar dan tidak akan mampu penetrasi ke masyarakat bawah.

“Banyak yang bisa dilakukan dan ada banyak sosok yang bisa lebih berperan, namun mereka tidak dilibatkan dan pemerintah lebih sering memilih dari tolok ukur pendekatan ke yang banyak massa saja. Padahal banyak yang punya ilmu, kinerja dan strategi efektif tidak terhiraukan,” tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah untuk menyatukan visi ulama dan habaib untuk persatuan bangsa, tapi menyayangkan bahwa pihak pemerintah tidak menyambut upayanya tersebut.

“Kita sudah bentuk Habaib dan Da’i Nusantara (HADANA) yang menghimpun habaib dan kiai yang aktif bermasyarakat dan sudah jelas track record nya serta mampu menembus semua kalangan, namun sama sekali tidak diambil perannya,” katanya.

Menurut da’i yang juga penulis buku itu, hal yang paling utama untuk deradikalisasi ada di ranah pemikiran dan pendidikan sebelum ia sampai menjadi aksi, dan itu adalah tugas ulama.

“Hal itu bisa bekerja secara efektif dengan ilmu dan strategi yang jitu agar bisa mewujudkan sinergi yang ril. Kita punya solusi yang bisa mempermudah dan mempercepat Deradikalisasi yang mana sebagiannya sudah teruji di lapangan. Bersama para aktifis, habaib dan kiai yang bermasyarakat, kami akan terus berjihad demi persatuan dan keutuhan NKRI namun kita juga harapkan ada komunikasi yang bisa terus berjalan langgeng dengan pemerintah untuk berhasil,” tuturnya.

Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap upaya pihaknya  melawan penyebaran radikalisme dan memunculkan “ulama yang ikhlas dan berdedikasi”, daripada “ulama-ulama yang galak dan anti kemajemukan”.

“Yah sekarang kabinet ini masih relatif baru jadi kita doakan semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih cepat,” pungkasnya.

Acara maulid “Kanzus Sholawat” tersebut digagas oleh sejumlah ormas dan lembaga pendidikan Islam dan menghadirkan Ketua Umum “Jam’iyyah Ahli Thariqah al Mu’tabarah An Nahdliyah” (JATMAN) Habib Luthfi bin Yahya, dan turut dihadiri sejumlah pemuka lintas agama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, Danrem Suryakancana Kol. Novi Helmy Prasetya serta Dandim Kota Bogor Letkol Teguh Cahyadi.

Reporter: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*