FSPMI Geruduk Kantor Bupati Bogor, Tolak Edaran Gubernur Soal UMK 2020

Mediasi buruh FSPMI Kabupaten Bogor dengan Kadisnakertrans dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV di Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis 28/11/2019 (dok. KM)
Mediasi buruh FSPMI Kabupaten Bogor dengan Kadisnakertrans dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV di Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis 28/11/2019 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kantor Bupati Kabupaten Bogor pada Kamis 28/11.

Komarudin selaku perwakilan FSPMI Bogor menyampaikan bahwa tuntutan aksi yang dilakukan saat ini adalah penolakan terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, menuntutnya agar dicabut karena dinilai tidak memiliki kekuatan secara hukum dan tidak mengikat, serta mendesak agar segera dikeluarkannya ketetapan yang berdasarkan SK tentang UMK tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor.

“Aksi kami hari ini direspon dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah akan menyampaikan kepada Gubernur melalui surat terkait aspirasi atau tuntutan yang akan disampaikan kepada Gubernur,” ucap Komarudin.

Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Rahmat Surjana selaku Kadisnaker menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh serikat pekerja tersebut, seraya menambahkan bahwa semuanya dikembalikan kepada aturan dan undang-undang.

“Apa yang disampaikan oleh serikat pekerja adalah yang wajar, hanya dalam tataran aplikasi, ada PP, ada Surat Edaran yang tidak konsisten,” tuturnya.

Surat yang dilayangkan Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat terkait aspirasi buruh.

Surat yang dilayangkan Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat terkait aspirasi buruh.

Dalam surat penyampaian aspirasi perihal penetapan SK UMK Bogor tahun 2020 No.561/798-DISNAKER/XI/2019 yang ditandatangani Bupati Bogor, selain pihak FSPMI menolaknya, mereka juga menyatakan bahwa Surat Edaran Gubernur tentang UMK 2020 juga “merugikan buruh”.

Reporter: Firman
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*