Anggaran Hampir Rp340 Juta Hanya untuk Ganti Genteng 3 Kelas di SDN Tanjung Sari?

Ende, Kepsek SDN Tanjung Sari, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, meninjau pembangunan rehabilitasi 3 ruang kelas (dok. KM)
Ende, Kepsek SDN Tanjung Sari, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, meninjau pembangunan rehabilitasi 3 ruang kelas (dok. KM)

BOGOR (KM) – Proyek rehabilitasi sekolah yang memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN TA 2019 saat ini sedang berjalan di beberapa sekolah di Kecamatan Leuwiliang, seperti SDN Purasari 02 dengan anggaran Rp 349.310 304 dan SDN Riung Gunung dengan anggaran Rp 338.916.600.

Begitu pula dengan SDN Tanjung Sari, yang mendapatkan DAK untuk rehabilitasi 3 ruang kelas dengan besaran anggaran yang sama dengan SDN Riung Gunung, yakni sebesar Rp 338.916.600. Hal ini menimbulkan pertanyaan lantaran sekolah tersebut beberapa tahun lalu sudah mendapatkan bantuan untuk pembangunan.

Saat ditemui di sekolah, Sabtu 23/11, Kepsek SDN Tanjung Sari, Ende, membenarkan sekolahnya mendapatkan bantuan untuk ruang kelas yang sekarang dibangun. “Ya, sekitar tiga tahun yang lalu ruang kelas ini mendapat bantuan pembangunan,” kata Ende membenarkan kabar tersebut.

Terkait penggunaan rangka baja ringan yang tidak diganti semuanya, Ende mengklaim bahwa itu atas arahan Yudi, fasilitator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Ini sesuai gambar kerja dan RAB, silahkan teman-teman media melihatnya, saya sudah membicarakan dengan Dinas Pendidikan tentang adanya penggunaan rangka baja ringan yang lama dan itu disetujui,” kata Yudi tanpa memberi tahu nama orang Disdik yang dimaksud.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan rehabilitasi 3 ruang kelas di SDN Tanjung Sari hanya untuk penggantian genteng. Justru reng baja ringan, yang sebagiannya sudah berkarat, direnggangkan dengan alasan terlalu rapat, menurut Yudi.

Pemakaian rangka baja ringan lama yang berkarat di SDN Tanjung Sari mendapat perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana. Menurut Ruhiyat, dirinya harus melihat dulu secara aturan atau regulasinya terkait pemakaian rangka baja ringan yang lama.

“Ini soal aturan, kita lihat dulu aturannya, misal aturan yang kemarin dan sekarang berubah tidak? Ketika aturannya itu ada secara baku, setiap sekolah masih memakai yang lama itu kan pelanggaran, secara prinsipnya menyalahi aturan ketika ada aturan atau regulasi yang baru,” tegas mantan koordinator “Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor” (AMPB) itu.

Reporter: Dian Pribadi
Editor: HJA

Komentar Facebook