Aktivis: Gedung DPRD Kota Bogor Ambruk Karena Lemahnya Pengawasan Dinas Perumahan dan Permukiman

Kondisi atap ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor (dok. KM)
Kondisi atap ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Beberapa hari belakangan, publik Kota Bogor dikagetkan dengan permasalahan seputar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Dugaan-dugaan yang bermunculan menyebabkan kecurigaan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah setempat, partai politik, mahasiswa, dan masyarakat. Pasalnya, proyek ini mempunyai anggaran yang tidak kecil, yaitu lebih dari Rp 72 miliar.

Wakil Sekertaris Umum (Wasekum) Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Kota Bogor Alviyan Badro Kamali mengatakan, tidak lama dari kejadian tersebut, kecurigaan dan kritikan publik mulai bermunculan terkait hal ini, mulai dari beberapa bagian bangunan tidak dikerjakan, tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi, beberapa bagian gedung dibangun dengan bahan material berkualitas buruk dan indikasi bahwa ada penyalahgunaan anggaran.

“Ya kesalahan ini tidak perlu terjadi apabila perencanaan awal memang dibuat dengan sematang-matangnya apalagi proyek pembangunan ini difasilitasi dengan anggaran biaya yang sangat besar,” ungkap Alviyan kepada KM, Senin 4/11.

Menurutnya, banyak pihak yang harusnya bertanggung jawab atas hal tersebut, salah satunya PT. TDAP sebagai pelaksana pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (SPKK) Nomor 601.1/SP/GEDUNG DPRD/WASBANGKIM/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 69.768.392.100,00 (termasuk PPN) dan pekerjaan ini diawasi oleh PT. AK.

“Dari hasil pembangunan tersebut diketahui terdapat kekurangan volume pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor sebesar Rp 501.856.64,70 dengan data rincian pekerjaan struktur bernilai Rp 415.405.438,70, pekerjaan arsitektur bernilai Rp 53.551.508,00, dan pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing bernilai Rp 32.00.000.00 dengan total jumlah sebesar Rp 501.856.46,70,” paparnya.

“Pekerjaan ini pun selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 172/BASTPP/TIRTA/PPK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Dinas Perumahan dan Pemukiman telah melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp 5.023.324.232,00 sesuai dengan SP2D nomor 931/005650/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017. Atas keterlibatan tersebut, penyedia barang/jasa telah menyetorkan denda keterlambatan sesuai dengan STS pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 401.055,00,” tutur Alviyan.

Jadi lanjut Alviyan, wajar saja gedung DPRD ambruk dikarenakan kurang optimalnya pengawasan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman atas kinerja bawahanya.

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor segera membentuk Tim Pansus untuk melakukan langkah yang kongkrit dengan melakukan investigasi dan kajian ulang secara mendalam dengan memanggil semua pihak terkait mulai dari proses awal perencanaan sampai pelaksanaan secara transparan.”

“Dan kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk segera memproses secara tuntas permasalahan pembangunan gedung DPRD Kota Bogor,” pungkas Alviyan.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*