Pemdes Megamendung Masih Ogah Ganti Rugi Nani Rohaeni, Ombudsman Turun Tangan

Tim kuasa hukum Nani Rohaeni di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (dok. KM)
Tim kuasa hukum Nani Rohaeni di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Permasalahan warga Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Nani Rohaeni, terkait ganti rugi perbaikan serta penurapan jalan akibat longsor yang telah menimbulkan korban dengan nilai kerugian mencapai Rp.100.000.000,- lebih beberapa waktu lalu tak kunjung direspon oleh Pemerintahan Desa Megamendung, Kabupaten Bogor.

Kuasa hukum Nani Rohaeni mengaku telah mengirimkan somasi 3 kali, namun pihak Desa tidak mengindahkannya.

Anggota tim kuasa hukum Nani Rohaeni, R. Anggi Triana Ismail mengatakan, atas sikap Pemerintah Desa Megamendung tersebut, pihaknya telah membuat aduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor atas “dugaan keras” tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana surat aduan No. 069/Srt.Adn/SBLF/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019. Dugaan perilaku koruptif bukan kali pertamanya di Kabupaten Bogor ini. Sudah beberapa Kepala Desa terseret dalam lingkaran setan bernama korupsi, semua telah diadili satu per satu di Pengadilan Tipikor Kota Bandung,” ungkap Anggi kepada KM, Rabu 9/10.

Anggi menuturkan, selain pengaduan ke Kejari Kabupaten Bogor, kuasa hukum pun telah menembuskan surat somasi ke-3 ke Ombudsman RI.

“Ya Ombudsman RI pun menanggapi surat dimaksud, pihaknya telah menghubungi pihak Pemerintahan Desa Megamendung untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Nani Rohaeni secara mediasi,” tutur Anggi.

Namun pihak Pemdes Megamendung masih tidak mengindahkan surat yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Negara tersebut.

“Ya surat anjuran dari Ombudsman RI sebagaimana surat No.B/357/LM.36/0434.2019/IX/2019 tertanggal 27 September 2019, yang pada intinya telah memerintahkan Pemerintahan Desa Megamendung untuk segera menyelesaikan permasalahannya dengan Nani Rohaeni,” terang Anggi.

“Apabila tidak terselesaikan, Ombudsman RI pun membuka pintu aduan secara formal untuk Nani Rohaeni sebagai pencari keadilan (Justitia Ballen),” pungkas Anggi.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*