LEMKASPA Minta Jokowi Libatkan Tokoh Aceh Dalam Pemerintahan

BANDA ACEH (KM) – Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengakomodir tokoh-tokoh Aceh dalam pembangunan Nasional lima tahun kedepan, dalam siaran pers yang diterima KM semalam (29/10).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, LEMKASPA menyimpulkan beberapa poin terkait keikutsertaan tokoh Aceh dalam ranah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Amin.

Direktur LEMKASPA Samsul Bahri menjelaskan bahwa Aceh merupakan daerah modal sejak awal kemerdekaan RI, dan penyumbang terbesar devisa negara pada sektor migas. “Inilah yang menjadi barometer kita mendorong figur-figur Aceh dilibatkan secara penuh dalam ranah kabinet pak Jokowi,” kata Samsul.

Ia juga menilai bahwa tokoh Aceh “sangat berperan” dalam kemenangan Jokowi pada pilpres lalu. “Artinya Aceh memiliki peran dalam setiap kebijakan nasional. Jadi jangan dilihat suara kalah atau menang dalam politik Pilpres kemaren. Namanya juga politik, sifatnya sangat dinamis,” ujarnya.

Ia menilai, banyak tokoh Aceh yang layak yang bisa ikut membangun Indonesia membantu Presiden dalam kabinet menteri wakil menteri, wantimpres, kepala badan, wakil kepala badan, duta besar hingga staf khsusus presiden.

“Jangan sampai Presiden-Wapres dan para pejabat tinggi Negara RI ini baru membutuh tokoh dan tokoh Kharismatik Aceh untuk merangkul Rakyat Aceh manakala konflik berkecamuk.”

“Janganlah Aceh seperti dibatasi kuota untuk terlibat langsung dalam pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dibatasi satu atau dua orang saja karena melihat lahir di Aceh maka itu peran Aceh dalam membangun Indonesia sama dengan tidak berimbang dengan pengorbanan Rakyat Aceh ikut memerdekakan Negara Republik Indonesia,” jelasnya.

“Aceh rela memberikan kekayaan alamnya demi Negara dan selalu akhirnya mau berdamai di saat saat konflik. Ditambah lagi tidak sedikit orang Aceh yang terlibat dalam kancah Nasional, sekarang tinggal peluang untuk dilibatkan atau dibiarkan Aceh berada di luar lingkaran sistem Pemerintah,” paparnya.

Selain itu, kata Samsul, dorongan dari beberapa tokoh dan partai untuk penambahan wakil menteri dan wakil kepala badan juga memungkinkan. Sebab beberapa kementerian yang memiliki anggaran dan beban sangat besar butuh wakil-wakil menteri yang mampu, apalagi jika menterinya belum berpengalaman sama sekali dalam dunia pemerintahan, dan penyusunan anggaran pembangunan.

“Demikian pula beberapa badan harus ditempatkan wakilnya karena tugas yang sangat kompleks dan variatif seperti BNPB, BNPT dan BNN. Bisa jadi di badan-badan tersebut kepalanya militer atau polisi tapi wakilnya bisa dari sipil atau sebaliknya. Itu termasuk badan yang paling banyak kegiatan dan tidak mungkin membawa hasil maksimum dengan dipimpin satu kepala tapi harus dibantu oleh wakil untuk memaksimalkan kinerja para perangkat Negara,” pungkasnya.

Reporter: Red