PPWI Sayangkan Pemberitaan Kompas Soal Gugatan Kepada Dewan Pers, Tuding Berat Sebelah

Koran Kompas edisi Kamis (12/9/2019) yang memuat liputan tentang gugatan PMH terhadap Dewan Pers
Koran Kompas edisi Kamis (12/9/2019) yang memuat liputan tentang gugatan PMH terhadap Dewan Pers

JAKARTA (KM) – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke mengaku “sangat menyayangkan” pemberitaan media nasional Kompas yang dituduhnya “berat sebelah, tidak berimbang, dan tidak adil” dalam pemberitaannya terkait kisruh gugatan PMH oleh pihaknya terhadap Dewan Pers. Menurutnya, Kompas sebagai media seharusnya independen dalam mengungkapkan fakta dan pemikiran-pemikiran kepada masyarakat.

“Sangat disayangkan ya, media sebesar Kompas harus menceburkan dirinya dalam lumpur pemberitaan partisan yang kotor dan busuk,” ungkap Wilson dalam rilis persnya kemarin 13/9.

Sebelumnya, Kompas dalam edisi cetaknya pada Kamis 12/9 memberitakan tentang bantahan Dewan Pers atas klaim PPWI dan SPRI (Serikat Pers Repuplik Indonesia) bahwa Dewan Pers kalah di peradilan tingkat banding. Dalam pemberitaan yang mengisi hampir setengah halaman korannya itu, Kompas hanya memuat komentar dan pendapat Dewan Pers saja dan tidak meminta pendapat pihak pembanding, PPWI dan SPRI.

“Jikapun Kompas lupa meminta pendapat kami terkait kisruh gugatan PMH Dewan Pers tersebut dalam pemberitaan kemarin itu, namun setidaknya media ini mesti memberitakan juga di hari sebelumnya atau setelahnya. Jangan giring opini publik dengan hanya menyajikan informasi dari pihak Dewan Pers sebagai tergugat, yang jelas-jelas ditolak eksepsinya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” jelas Wilson.

Wilson juga menyatakan bahwa menurut Komite Asosiasi Jurnalis Internasional, tujuan jurnalisme adalah untuk menyediakan informasi sekomprehensif dan selengkap mungkin kepada publik agar setiap orang dimampukan mengambil kesimpulan yang benar dan keputusan yang tepat. Jika media hanya menyiarkan informasi dari pihak tertentu saja, hal itu akan menjerumuskan masyarakat kepada pengambilan kesimpulan yang salah, yang pada akhirnya mereka membuat keputusan dan respon yang salah total.

Wilson lebih lanjut menjelaskan bahwa pada hakekatnya setiap informasi adalah makanan bagi otak manusia, yang jika tidak benar, tidak lengkap, tidak sempurna, hanya menyadur pendapat dari satu pihak saja seperti dalam perdebatan hukum tentang keabsahan Dewan Pers membuat kebijakan UKW serta verifikasi media dan wartawan, maka sudah pasti pemberitaan itu bukan makanan yang baik. “Berita Kompas tersebut bukan makanan yang baik bagi otak rakyat, informasinya yang tidak cover both side, tidak berimbang, dan berat sebelah itu tidak lebih dari sekadar sampah beracun yang menggiring masyarakat kepada kebodohan,” tegas pendiri dan mantan guru SMA Plus Provinsi Riau ini.

Wilson pun menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menjadikan Kompas sebagai rujukan informasi dalam hidup keseharian mereka. “Media itu seperti penunjuk arah bagi nahkoda dan ribuan penumpang kapal di tengah lautan lepas. Ketika alat atau orang yang dijadikan penunjuk arah memberikan arah yang salah, maka alamat kapal akan tenggelam.”

“Ibarat penunjuk arah di tengah lautan lepas yang demikian luas, Kompasnya sudah usang, sudah aus alatnya, sudah sering ngawur penunjukan arah mata anginnya. Kompasnya sudah rusak parah, perlu dibawa ke tukang reparasi. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, buang ke laut saja, ganti dengan kompas yang baru. Artinya, jangan lagi percaya informasi yang diberikan media Kompas, nanti anda tersesat di jalan yang terang,” pungkas jurnalis senior itu.

Reporter: Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*