Diskusi Publik dengan Wartawan, Ketua Sementara DPRD Kota Bogor: Kota Bogor Darurat Masalah Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

BOGOR (KM) – Pasca terpilihnya pimpinan dan anggota Wakil Rakyat Kota Bogor periode 2019-2024, Jaringan Wartawan Bogor (JAWAB) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Wakil Rakyat Baru, Semangat Baru Mengawali Aspirasi dan Kepentingan Rakyat” di Malabar Mountain Cafe, Kota Bogor, Rabu 17/9.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut ketua sementara DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, R. Muhammad Mihradi dan dipandu moderator Tjahyadi Ermawan selaku Koordinator JAWAB, serta wartawan media cetak maupun elektronik.

Berbagai permasalahan yang kerap terjadi di Kota Bogor pun menjadi topik utama diskusi tersebut.

Koordinator JAWAB Tjahyadi Ermawan mengatakan, tujuan digelarnya dialog tersebut sebagai forum atau wadah keinginan, dan ini juga “lebih kepada personal”.

“Kami dari media, yang konon katanya sebagai salah satu dari empat pilar, ingin memberikan scope Kota Bogor, karena kami wartawan Bogor isu-isunya terkait Kota Bogor. Jadi ‘JAWAB’ ini juga bukan untuk menghakimi dan bukan untuk penasehat akan tetapi ini adalah dialog dua arah,” ungkap Tjahyadi.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyebut terdapat tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk segera diselesaikan Pemerintah Kota maupun DPRD.

“Berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan, pertama dari hasil survei ilmiah yang kedua juga dari hasil keliling ke masyarakat, bahwa Kota Bogor darurat permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” terang Atang saat menjawab pertanyaan dari wartawan.

Terkait pengangguran, menurut Atang, Pemerintah Kota Bogor perlu menelusuri kembali tingkat pengangguran, karena hal ini selalu disampaikan masyarakat dengan harapan taraf hidup ekonomi mereka dapat diperbaiki.

Permasalahan kedua, sambung Atang, mengenai pendidikan. “Meski pemerintah pusat melalui pemerintah kota sudah menganggarkan anggaran pendidikan luar biasa akan tetapi akses terhadap pendidikan ini juga terbatas sehingga mereka terpaksa harus masuk di pendidikan yang dikelola pihak swasta,” lanjut Atang.

“Banyak juga kejadian sampai lulus mereka tidak sanggup menerima atau mendapatkan ijazahnya karena harus menunggu karena ada tunggakan. Belum lagi terkait dengan biaya kegiatan sekolah kemudian transportasi dan macetnya,” tambahnya.

Selain itu, masalah kesehatan kini tengah menjadi perbincangan, dengan beragam persoalan yang melanda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya kenaikan iuran.

“Ketika mereka sakit akhirnya mereka tidak sanggup untuk mengakses kesehatan, itu dalam konteks kesehatan meski Pemerintah Kota sudah meng-cover namun saat ini sarana rumah sakit milik pemerintah hanya satu yakni RSUD Kota Bogor sementara kapasitas yang ada mungkin juga tidak optimal, jumlah masyarakat kita yang sudah lebih dari satu juta jiwa,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA