Warga Bogor Baru Protes Terbitnya IMB Apartemen Grand Park Pakuan City

Spanduk warga Tegallega, Kota Bogor, yang menolak IMB apartemen GPPC (dok. KM)
Spanduk warga Tegallega, Kota Bogor, yang menolak IMB apartemen GPPC (dok. KM)

BOGOR (KM) – Warga Bogor Baru, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah segera mengirimkan surat audiensi kepada Wali Kota Bogor perihal keluhan terhadap terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi apartemen Grand Park Pakuan City (GPPC). Selain itu, warga juga geram dengan hilangnya spanduk aspirasi penolakan di rumah-rumah warga.

“Kami besok akan mengirimkan surat permintaan audiensi dengan Wali Kota,” ungkap koordinator warga Tegallega Imam Supriyadi kepada awak media, Kamis 8/8.

Imam menuturkan, perihal adanya spanduk-spanduk warga yang hilang akibat “dicuri oleh sekelompok orang”, pihaknya mendapati sekelompok orang yang terpegok tengah mencabut spanduk oleh security perumahan Bogor Baru di Blok F yang mengaku bahwa mereka mencabut atas instruksi pihak Kelurahan Tegallega dan “tokoh masyarakat”.

“Saat dikonfirmasi ke Lurah Tegallega ternyata tidak benar, tidak ada instruksi itu dari pihak Kelurahan. Kami merasa kehilangan properti aspirasi kami sebagai warga yang peduli lingkungan Bogor yang asri. Spanduk aspirasi kami mengingatkan kepada jajaran Pemkot Bogor yang menerbitkan IMB yang cacat prosedur dan cacat hukum,” tutur Imam.

Kata Imam, spanduk yang dipasang di pagar rumah warga yang menolak apartemen GPPC merupakan ungkapan aspirasi yang sah, dan warga pun selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mereka. Dirinya beranggapan bahwa “tokoh masyarakat” tersebut bertindak sendiri tanpa adanya instruksi pihak Kelurahan.

“Disebut tokoh masyarakat, tetapi tidak mencerminkan pembelaan pada warga. Ya malahan memfasilitasi pihak apartemen yang IMB nya cacat prosedur dan cacat hukum. Perlu dipahami, Undang-undang melindungi warga terdampak. Kami bukan mencari pendapat orang atau menggunakan istilah pro dan kontra, ini produk adu domba. Dan umumnya digunakan oleh pengusaha nakal yang mengajak aparat ikut menggunakan istilah itu,” ujarnya.

“Mari lihat Undang-undang tentang prosedur izin lingkungan dan AMDAL, yang menggunakan istilah warga terdampak bukan pro dan kontra. Jadi percuma dibuat daftar nama orang yang diajak pro, jika tidak terdampak. Itulah sumber cacat prosedur dan hukum nya,” lanjutnya.

Hari ini pihaknya belum memasang spanduk kembali, karena menunggu respon Lurah, agar menegur “tokoh masyarakat” tersebut untuk mengembalikan spanduk warga.

“Jika tidak dikembalikan maka kami akan protes lagi ke Lurah yang mengabaikan keluhan warga. Dan kami baru akan pasang spanduk lagi,” terang Imam.

Saat dimintai keterangan, Lurah Tegallega Ervin Yulianto mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan untuk mencabut spanduk warga yang menolak apartemen, namun dari informasi yang diterima dirinya, yang mencabut merupakan warga juga yang keberatan dengan spanduk karena isinya terkesan “kurang elok”.

“Kalau saya begini, sekarang kondusif. Kalau yang menolak itu bisa menolak ke PTUN. Tempuhlah jalur itu, kalau spanduk hanya menyampaikan aspirasi penolakan,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*