Ulur Terus Laporan Korban Pelecehan Seksual di Pamijahan, P2TP2A Kabupaten Bogor Dianggap Main-main

Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak
Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak

BOGOR (KM) – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 anak di bawah umur (keterangan sementara) yang terjadi di Kampung Babakan, Pamijahan, Kabupaten Bogor, kurang mendapatkan jawaban yang baik dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor.

Pada Senin 24 Juli 2019, tim kuasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Bogor menghadap kantor P2TP2A Kabupaten Bogor guna meminta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, agar mendapatkan penyembuhan diri korban secara psikologi, dan bekerja sama dengan tim LBH GP Ansor Kota Bogor untuk bisa dijadikan saksi ahli dalam kasus yg sedang ditangani Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bogor.

“Namun pada hari itu juga P2TP2A langsung melakukan penjadwalan ulang dengan tim kuasa pada hari Rabu 31 Juli 2019, dikarenakan tidak ada orang yang bisa mengurus secara adminstratifnya, alias [dianggap] lelucon,” ungkap Direktur Eksekutif LBH GP Ansor Kota Bogor Muhammad Yunus Yunio, dalam rilis pers yang diterima KM Rabu 31/7.

“Ya saat tim kuasa LBH GP Ansor dan korban akan menghadap ke kantor P2TP2A sesuai agenda Rabu 31/07/2019, seorang pegawai P2TP2A melakukan reschedule yaitu pada hari Kamis 1 Agustus 2019,” terang Muhammad Yunus.

“Dengan berat hati dan kecewa, tim LBH GP Ansor serta para korban mengikuti arahan dari instutusi yang bernafas dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tersebut,” tambahnya.

Muhammad Yunus menuturkan, selang beberapa menit kemudian, pegawai P2TP2A memberikan pesan melalui WhatsApp, bahwasanya hari Kamis pun belum pasti dikarenakan ada “kendala teknis”.

“Ini sikap dagelan/lelucon P2TP2A Kabupaten Bogor. Tim kuasa hukum LBH GP Ansor, menyatakan untuk tidak lagi meminta bantuan ke P2TP2A, dengan alasan sikap P2TP2A, telah bermain-main dalam menyikapi persoalan umat,” tutur Muhammad Yunus.

Untuk itu, lanjut Yunus, tim kuasa hukum akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. “Rencana hari Senin (5/8), kita akan menghadap KPAI terlebih dahulu, setelah itu baru menghadap ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*