Rehab RTLH Belum Selesai, Desa Batu Tulis Nanggung Sudah Nyatakan Penyerapan Anggaran Sudah 100%

BOGOR (KM) – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, untuk tahun anggaran 2018 dengan jumlah 56 unit rumah diduga dipalsukan. Pasalnya, program yang telah dinyatakan sudah selesai seratus persen oleh pihak Desa Batu Tulis nyatanya masih menyisakan satu unit rumah penerima hak manfaat program RTLH tahun anggaran 2018 yang tidak selesai lantaran dibangun tanpa atap rumah, daun pintu dan jendela, yang mengakibatkan penerima atas nama Nur Holifah (32) beserta suaminya Abdul Matoni (44) dan keempat anaknya warga RT 001/003 Kampung Pasir Gintung harus rela menumpang hidup di rumah saudaranya karena rehabilitasi rumahnya yang terbengkalai.

Kepala Desa (Kades) Batu Tulis Ade Supriatna menjelaskan, bahwa benar Nur Holifah mendapatkan program RTLH tahun anggaran 2018, dan semua anggaran sudah diberikan berbentuk bahan material kebutuhan pembangunan rumah tersebut, beserta upah pekerjanya.

“Terkait tidak selesainya rumah tersebut, kita tidak bisa membantunya lagi karena anggaran tidak mencukupi kalau pembangunan mengikuti permintaan dari yang punya rumah. Seharusnya ada swadaya dari yang punya rumah kalau ingin rumah sesuai apa yang dia inginkan. Ini kan sifatnya bantuan hanya Rp 10 juta belum lagi dipotong pajak,” ungkap Ade kepada KM, Kamis lalu 25/7.

Terkait LPJ, Ade membenarkan bahwa laporan sudah seratus persen diberikan ke pihak Kecamatan Nanggung di bulan Januari 2019, untuk diverifikasi dan selanjutnya dilaporkan ke dinas terkait dengan menyertakan kwitansi belanja bahan material dan bukti foto fisik rumah yang sudah selesai.

“Ya dengan belum selesainya pembangunan tersebut, saya akan bangunkan lagi untuk pemasangan atap rumah, daun pintu dan jendela dari dana pribadi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Kades,” tegas Ade.

Terpisah, Sekcam Kecamatan Nanggung Ae mengatakan bahwa LPJ RTLH Desa Batu Tulis tahun 2018 sudah seratus persen dan sudah dilaporkan ke pemerintah daerah (Pemda).

“Ya laporan seratus persen tersebut, dalam arti penyerapan anggaran sudah seratus persen tersalurkan ke penerima manfaat,” jelas Ae saat ditemui awak media, Selasa 30/7.

Kata Ae, mekanisme LPJ itu yang pertama harus ada bukti kwitansi belanja. Untuk pengertian seratus persen itu artinya, anggaran tersebut sudah terserap seratus persen. “Bicara fisik tergantung, bisa selesai atau tidak, apalagi fisiknya bangunannya harus mengikuti pemilik rumah akan sulit,” kata Ae.

Reporter : dian pribadi
Editor: HJA