Pemerintah Anggarkan Rp 858,8 Triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020

JAKARTA (KM) -  Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 16/8.

Presiden memaparkan, desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 nanti akan mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa sudah meningkat sangat signifikan. Menurut Jokowi, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah.

“Pada tahun 2020, pemerintah akan mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019 atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp623,1 triliun,” papar Presiden.

Peningkatan alokasi tersebut, lanjutnya, akan diiringi dengan “peningkatan kualitas implementasinya” agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

“Sejalan dengan itu, kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu terus ditingkatkan,” lanjutnya.

Dalam lima tahun terakhir, Presiden mengklaim bahwa hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan oleh “sebagian besar masyarakat” melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Misalnya, akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan SMA sederajat.

“Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio GINI dari 0,334 pada tahun 2015 menjadi 0,317 pada tahun 2019. Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015 menjadi 0,597 pada tahun 2018,” ungkapnya.

Sementara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Presiden kembali mengklaim bahwa pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat. Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer dan penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter.

Selain itu, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4 ribu unit, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

“Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat. Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD,” imbuhnya.

Pada tahun 2020, Presiden menuturkan, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

“Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui marketplace,” ujarnya.

Reporter:  Red