“Gerakan Bela Korban Pinjaman Online” Desak KPK Tangkap dan Periksa Para Komisioner OJK

(dok. KM)
(dok. KM)

JAKARTA (KM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengontrol setiap transaksi keuangan non perbankan, namun seiring berjalannya waktu, saat ini OJK dinilai telah “gagal total” dalam menjalankan fungsinya dan berpotensi besar telah merugikan keuangan negara serta rakyat banyak. Tudingan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok massa dengan pimpinan aksi Nicho Silalahi yang mengatasnamakan “Gerakan Bela Korban Pinjaman Online” di halaman gedung KPK RI, Jumat 23/8.

Dalam siaran pers yang diterima KM, massa juga menuding bahwa OJK hingga saat ini disinyalir tidak memiliki nama–nama wajib pajak perusahan Fintech. Menurutnya, regulasi dan kebijakan di bawah kontrol OJK tersebut terkesan jelas membiarkan perusahaan-perusahaan yang berkedok Financial Technology (Fintech) melakukan berbagai transaksi keuangan serta praktek-praktek bank gelap. “Bahkan parahnya lagi, mereka yang terdaftar OJK pun dibiarkan melakukan transaksi keuangan yang jelas-jelas telah melanggar aturan hukum, khususnya KUH Perdata pasal 1320 dan lebih berbahayanya lagi cukup mendaftar saja ke OJK (tidak perlu izin) maka perusahaan–perusahaan Fintech itu bebas melakukan malpraktek dengan membuka bank gelap dengan sistem pinjaman atau kredit dan bisa juga disebut Rentenir Online,” papar rilis tersebut.

Menurut pengamatan gerakan tersebut, selama kurun waktu 3 tahun, saat ini praktek “rentenir online” sudah hampir mencapai 800 aplikasi dan bertebaran di Internet, baik itu melalui Google Playstore maupun di luar Playstore, dan hanya ada 7 aplikasi yang berizin dari OJK. 6 d iantaranya baru mendapatkan izin dari OJK sekitar 2 bulan lalu, itupun didapat pasca gugatan korban rentenir online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Yang menjadi pertanyaan, kenapa transaksi rentenir online ini terus beroperasi padahal sangat berpotensi besar melanggar hukum, selain tidak mengantongi izin juga telah melanggar hak-hak konsumen, dari mulai penyebaran iklan yang bombastis juga tidak mengindahkan suku bunga kepatutan dan kewajaran serta secara sepihak mengatur sendiri hak dan kewajiban konsumen, padahal semestinya hal itu harus dibahas bersama antara kreditur dan debitur,” jelasnya.

“Dari semua pelanggaran yang dipaparkan tersebut, diduga membuat perusahan fintech menjadi super power dan terkesan mendapat perlindungan OJK karena cukup hanya mendaftar saja pada OJK mereka bisa langsung beroperasi dan bebas melakukan sistem penagihan yang tidak manusiawi diantaranya melakukan penyebaran data yang bertentangan dengan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)… serta melanggar juga UU Konsumen, bahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, pelecehan seksual yang sangat menimbulkan keresahan sosial bagi para debitur maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah merugikan masyarakat baik secara materil dan imateril,” sambungnya.

“Gerakan Bela Korban Pinjaman Online” pun dalam aksinya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera “Membubarkan OJK” dan mengembalikan peran Bank Indonesia sebagai pengelola dan pengawas serta penindakan dalam sektor keuangan.

Berikut ini beberapa tuntutan yang dilayangkan dalam aksi demonstrasi tersebut, dikutip langsung dari rilis pers:

1. Lakukan investigasi tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan rentenir online baik yang berijin maupun tidak berijin (terdaftar pada OJK) karena telah merugikan Negara.

2. Audit dana operasional OJK sebesar  ± 5,7 T tahun 2019.

3. KPK harus segera memeriksa seluruh Komisoner OJK (Wimbo CS) karena diduga telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri dan seret dalam pengadilan TIPIKOR

4. Bubarkan Komnas HAM.

5. Copot Menteri Komunikasi dan Informatika.

6. Copot Menteri Keuangan.

7. Copot Gubernur Bank Indonesia.

8. Tutup seluruh aplikasi Rentenir/Pinjaman.

9. Tangkap serta adili pemilik dan pegawai perusahaan Rentenir Online.

10. Hentikan Intimidasi, Teror dan sebar data terhadap para korban Rentenir Online.

11. Sita seluruh aset perusahan Rentenir Online yang telah merampok rakyat Indonesia.

12. Berikan perlindungan terhadap para korban Rentenir Online.

13. Tangkap dan adili para pencuri data para korban Rentenir Online.

14. Menindak tegas seluruh oknum – oknum pejabat Negara yang terlibat dalam skema Fintech (Rentenir Online).

15. Kemenkeu, Kominfo dan Bank Indonesia Harus bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para Rentenir Online.

16. Berlakukan Hukuman Mati Bagi Desk/Debt kolektor yang telah mengintimidasi dan meneror korban rentenir online.


Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*