Pengumuman PPDB Tidak Transparan, Siswa SMA Kota Bekasi Cemas

BEKASI (KM) – Tidak adanya kejelasan soal hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri di Kota Bekasi membuat ratusan siswa SMA merasa cemas lantaran pengumuman tersebut oleh Kantor Cabang Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dinilai tidak transparan.

Sampai saat ini, masih banyak warga Kota Bekasi resah karena belum mendapatkan tempat di sekolah negeri pasca pengumuman seminggu lalu.

Menurut pemerhati pelayanan publik Bekasi, Didit Susilo, pengumuman adanya bangku kosong seharusnya dibuka transparan oleh perwakilan Disdik Jawa Barat, namun sampai saat ini pengumuman tersebut belum juga dilakukan.

Didit berkeyakinan, masih ada ratusan bangku kosong di SMA Kota Bekasi berdasarkan data yang terlihat secara online, melihat masih banyaknya kuota jalur tertentu yang tidak terisi penuh.

“Pada saat pendaftaran secara online ada beberapa kuota jalur yang tidak terisi penuh seperti jalur inklusi/disabilitas, jalur perpindahan orangtua dan afirmasi. Tapi adanya bangku kosong tersebut tidak diumumkan secara transparan,” jelas Didit kepada Kupasmerdeka.com Senin 8/7.

Didit pun menyayangkan soal cara mekanisme pengumuman, dimana saat pendaftaran calon siswa baru dilakukan secara online, sementara saat pengumuman masih menggunakan manual. Meskipun diumumkan secara online, tetapi pengumuman diterimanya siswa tersebut sudah disiapkan dulu oleh sekolah, lalu baru diunggah.

“Jadi sangat rawan terjadi penyimpangan. Misalnya untuk jalur zonasi kombinasi dan zonasi jarak sangat rawan penyimpangan, tidak sesuai data yang diinput online. Manipulasi data terkait zonasi jarak yang diinput panitia PPDB sekolah juga bisa saja dimanipulasi karena dikendalikan operator. Begitu juga terkait jalur afirmasi yang menggunakan SKTM diduga banyak yang aspal,” beber Didit.

Kisruhnya PPDB Online dan protes orangtua siswa terkait jalur zonasi diduga menjadi penyebab puluhan Kepala Cabang Dinas perwakilan Disdik Prov Jabar dimutasi pasca pengumuman PPDB.

Sementara saat ini orangtua siswa belum mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan tingginya biaya sekolah. Sementara rencananya tahun 2020 mendatang, Pemprov Jabar sudah menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA.

Didit pun mengaku prihatin terhadap masih terbatasnya jumlah sekolah dan belum meratanya  SMAN di Kota Bekasi, karena hingga kini Pemprov Jabar belum membangun satupun unit sekolah baru di Kota Bekasi. Secara otomatis, banyak calon siswa  yang tak kebagian sekolah di SMAN karena lokasi rumahnya jauh dari sekolah untuk zonasi radius.

“Zonasi harus berkeadilan disesuaikan dengan jumlah sekolah dan jarak terjauh siswa. Kalau seperti ini nanti banyak eksodus orangtua pindah dekat sekolah, numpang KK dan buat domisili dadakan,” jelasnya.

“Apalagi jika banyak siswa berekonomi lemah belum dapat kepastian bersekolah di SMA/SMKN, hal itu harus mendapatkan solusi segera. Ini kan orangtuanya tidak mampu menyekolahkan di swasta, kalau orangtua mereka mampu pasti sudah daftar di sekolah swasta favorit karena kualitasnya terjamin dan sudah menganggap pendidikan bagian dari investasi masa depan anak,” pungkasnya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*