LEMKASPA: Legalisasi Poligami di Aceh Akan Jadi Biang Kerok Masalah Baru di Aceh

BANDA ACEH (KM) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam waktu dekat segera melahirkan Qanun Poligami. Wacana tersebut pertama kali dibahas dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Jumat 5/7. Perkembangan tersebut mendapat reaksi sinis dari ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Aceh (LEMKASPA), Samsul Bahri.

“Para pemburu nafsu tentu sangat setuju dengan dilahirkan Qanun Poligami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, secara finansial juga tidak menjadi suatu persoalan bagi mereka yang menginginkan poligami disahkan para Wakil Rakyat,” kata Samsul kepada media kemarin 6/7.

Samsul mengatakan, Poligami dibolehkan, tapi syarat tidak semudah yang dibayangkan. “Keadilan harus dimiliki suami dari berbagai aspek, bukan hanya ekonomi. Namum konsekuensi dalam kehidupan di era masyarakat modern, khususnya masyakarat Aceh memiliki implikasi secara masif apabila Qanun Poligami disahkan,” lanjutnya.

“Adil itu contohnya seperti kalau kita pulang ke istri A selama 24 jam, ke istri B juga 24 jam, tidak boleh kurang walaupun semenit. Makanan sesuai putusan, dan kalau bepergian itu, istri yang dibawa harus dilotre. Siapa yang keluar namanya, itu yang dibawa,” tambahnya.

Menurut aktivis itu, kemungkinan besar kaum hawa yang memiliki pandangan modern akan memilih jalan tersendiri apabila syarat dan ketentuan berpoligami tidak terpenuhi secara mutlak. “Dan ini berakibat fatal terhadap anak-anak dan menjadi konflik baru dalam rumah tangga,” ujar Samsul.

Advertisement

“Apabila hal ini terjadi, lagi-lagi Qanun Poligami justru menjadi biang kerok masalah baru dalam kehidupan masyarakat Aceh kedepan. Kaum perempuan yang memiliki kehidupan sosialita high class akan memilih bercerai ketimbang menjadi orang nomor dua dalam kehidupan rumah tangga,” lanjutnya.

“Kehidupan menjadi orang No 2 dalam rumah tangga juga mendapat hukum dari masyarakat umum, cemooh dan perkataan miring menjadi komsumsi yang harus ditelan secara nyata.”

Samsul mengatakan, seyogyanya para wakil rakyat yang telah dipilih benar-benar menjadi pejuang dalam mengurangi penderitaan rakyat atas ketimpangan dalam kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Aceh “berhasil” meraih predikat provinsi termiskin di Sumatera versi BPS 2019. “Sudah selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memikirkan langkah strategis kedepan guna mengejar ketertinggalan dari sendi-sendi kehidupan,” ucapnya.

“Para wakil rakyat sepertinya lebih mementingan legalitas hasrat nafsu, ketimbangan dengan kepentingan Aceh secara menyeluruh, padahal jelas-jelas, pekerjaan rumah di ranah Dewan berceceran tanpa ada perhatian serius,” ketusnya.

Pembahasan Qanun Poligami di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh muncul seiring maraknya kasus pernikahan siri yang terjadi di Aceh. DPRA sepakat untuk merumuskan draf Qanun Poligami untuk menghindari terjadinya nikah siri di Aceh, namun gagasan tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat.

Reporter: Muddin
Editor: HJA
Ketua LEMKASPA, Samsul Bahri (dok. KM)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: