Kasus Korupsi Keramba, Komunitas AKU KERJAIN Desak KPK Segera Tetapkan Menteri Susi Sebagai Tersangka

Penyidik Kejati Aceh menyita salah satu barang bukti dugaan kasus korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 di Sabang, Kamis (4/7/2019). (Dok. Kejati Aceh) 
Penyidik Kejati Aceh menyita salah satu barang bukti dugaan kasus korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 di Sabang, Kamis (4/7/2019). (Dok. Kejati Aceh) 

JAKARTA (KM) – Aliansi Komunitas Keramba Jaring Apung Indonesia (AKU KERJAIN) melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPK, Jumat 19/7 sejak pukul 13.30 hingga 15.50 WIB. Para demonstran mendesak KPK agar segera melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerjaan keramba jaring apung (KJA) di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami dari AKU KERJAIN sekarang ini mendatangi KPK untuk beraudiensi dengan KPK RI dalam hal follow-up laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat KKP sebagai pengguna anggaran dan pihak PT. Perinus sebagai pemenang tender,” ungkap Koordinator Aksi, Aris Munandar dalam siaran pers yang diterima KM kemarin.

Di antara hal yang menjadi dasar tuntutan pendemo adalah adanya realisasi belanja modal pengadaan barang dan jasa KJA lepas pantai sebesar Rp 60,74 miliar yang tidak diyakini kewajarannya sehingga patut dilaporkan karena proyek tersebut didanai APBN dengan total dana mencapai Rp131,4 miliar.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh pada Kamis 4/7 lalu telah melakukan penyitaan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi KJA lepas pantai KKP di Sabang untuk program proyek tahun 2017.

Menurut AKU KERJAIN, penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil laporan Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) dan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi yang diperiksa penyidik Kejati Aceh beberapa waktu lalu dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dengan Nomor Penetapan: 12 /pen.pid/2019/PN Bna.

“Karena kasus ini sudah diambil alih oleh KPK, maka untuk mempercepat masuk meja hijau, perlu mendorong KPK agar segera memanggil dan memeriksa pihak terkait seperti:

  1. Menteri KKP RI sebagai penanggungjawab dan Pemberi Kuasa Anggaran.
  2. Dirjen Budidaya KKP RI Slamet Soebjakto sebagai Pelaksana Anggaran
  3. Direktur Perbenihan Coco Kokarkin Soetrisno
  4. Mantan Direktur PT. Perikanan Nusantara (Perinus) Dendi Anggi Gumilang sebagai pemenang Tender yang sudah diperiksa Kejati Aceh.

Keempatnya saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek KJA Offshore di Sabang pada 2017. Penyidik juga telah memeriksa tiga saksi terkait lainnya,” papar Aris.

Berikut tuntutan yang disampaikan AKU KERJAIN dalam rilis pers mereka:

  1. Meminta KPK agar mempercepat panggil, memeriksa dan tersangkakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran negara dalam program pengadaan KJA yang gagal itu. Atas persetujuan Menteri KKP, negara rugi capai 60,74 miliar.
  2. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan Mantan Direktur PT. Perinus Dendi Anggi Gumilang selaku pemenang tender yang memiliki peran besar dalam pengadaan KJA yang gagal itu dan telah menyebabkan kerugian negara lebih dari 60,74 miliar.
  3. Meminta KPK untuk memanggil, memeriksa dan tersangkakan Dirjen Budidaya KKP RI Slamet Soebjakto sebagai Pelaksana Anggaran, selaku terperiksa di Kejaksaan Tinggi Aceh.
  4. Meminta KPK untuk memanggil, memeriksa dan tersangkakan Direktur Perbenihan Coco Kokarkin Soetrisno sebagai Pelaksana Anggaran yang diduga mengatur aliran dana tersebut.
  5. Meminta KPK untuk panggil, memeriksa dan tersangkakan tiga saksi lainnya, yaitu Ridwan Zachrie, mantan Direktur Keuangan PT. Perikanan Nusantara (Perinus), Ketua Tim Pelaksana KJA Romy.
  6. Meminta KPK untuk memanggil, memeriksa dan tersangkakan Direktur Utama PT. Norwegia Aqua Optima dan saksi Gufron Albayroni, mewakili pihak PT. Norwegia Aqua Optima As Trondheim di Indonesia.

Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*