Aliansi BEM Se-Bogor Tolak Klaim yang Bertentangan Dengan Kesepakatan Bersama Walikota Bogor

BOGOR (KM) – Sejak reformasi dimana kebebasan menyatakan pendapat semakin terbuka, demonstrasi atau unjuk rasa menjadi lumrah untuk memprotes berbagai hal yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Di Indonesia sendiri aksi unjuk rasa telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Pada Rabu 17 Juli 2019 lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Bogor dengan menuntut kepada Walikota Bogor agar segera menuntaskan enam skala prioritas sesuai RPJMD dengan diakhiri oleh kesepakatan tertulis antara mahasiswa dan Walikota Bogor.

Ironinya, setelah munculnya aksi tersebut yang menuntut kepada Pemkot Bogor, kemudian muncul berbagai pihak yang dianggap hendak menyerang balik atau mengklaim aksi tersebut. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aliansi BEM Se-Bogor Muhamad Abdul Mukhtar.

“Terkait hal tersebut, maka dari itu kami menegaskan bahwa Gerakan Aliansi BEM Se Bogor adalah murni dan idealis sebagai mitra kritis pemerintah, dan akan terus bergerak selama masih banyak perampasan hak masyarakat,” ujar Muhamad.

Pihaknya pun menegaskan kembali bahwa Aliansi BEM Se-Bogor menolak semua klaim kelompok mahasiswa lainnya yang mengatasnamakan organisasi tersebut.

“Kami selaku Aliansi BEM Se-Bogor menyatakan bahwa Gerakan Aliansi BEM Se-Bogor idealis sebagai media kritik pemerintah dan penyambung lidah masyarakat, orientasi Gerakan per tanggal 17 Juli 2019 adalah kesepakatan antara Aliansi dan Bima Arya sesuai kesepakatan tertulis dan ditandatangani Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam 5 narasi yang menjadi tuntutan aksi Aliansi BEM Se-Bogor.”

“Menolak segala bentuk gerakan, klaim dan plagiarisme beberapa kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi BEM Se Bogor dan gerakan Aliansi lainnya,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA