Pemkot Bogor Akan Tertibkan PKL di Sepanjang Jalan Dr. Sumeru

Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat sidak di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (dok. KM)
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat sidak di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Demi memfungsikan kembali aparatur wilayah untuk membantu soal ketenteraman, ketertiban, dan kebersihan serta pengelolaan taman, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan inspeksi mendadak (sidak) sepanjang Jalan dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jumat 28/6.

Selama berjalan kaki, Dedie menemukan berbagai permasalahan, di antaranya para pedagang kaki lima (PKL) yang sudah menjamur selama bertahun-tahun. Bahkan, ia menemukan bahwa sebagian besar PKL yang berada di Jalan Sumeru tidak berasal dari wilayah Kota Bogor, tetapi dari Kabupaten Bogor, bahkan ada juga yang berasal dari luar daerah seperti Madura.

“Setelah turun langsung ke lapangan, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan ternyata sudah bertahun-tahun permasalahan di Jalan Semeru ini, tidak dievaluasi maupun ditertibkan,” ucap mantan direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Dedie pun menegaskan kepada para PKL bahwa dalam jangka waktu satu minggu, mereka harus segera menertibkan sendiri bangunan-bangunan yang sudah mereka dirikan, sebelum ditertibkan langsung oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini Satpol PP Kota Bogor.

“Jika dalam jangka waktu satu minggu para PKL masih tetap membandel dan berjualan di sepanjang Jalan Semeru, nanti akan ada penindakan lebih tegas. Tentunya, kita akan menyerahkan kepada Satpol PP Kota Bogor untuk ditertibkan karena kita juga memiliki aturan atau Perda untuk ditegakkan,” katanya.

Dedie menuturkan, dirinya tidak akan sungkan untuk menertibkan para PKL meskipun sudah bertahun-tahun membumi di Jalan Semeru. “Tetap harus ditertibkan, karena mereka pun tidak membayar retribusi, hanya membuat kekumuhan sehingga masyarakat atau pengguna jalan trotoar terdzolimi atau tidak merasa nyaman,” tegasnya.

Kedepan, sambungnya, Pemerintah Kota atau aparatur wilayah harus menyesuaikan dengan kebutuhan Kota. Dalam penataan kota itu, fungsi- fungsi ketiga hal tersebut harus dikelola bersama-sama, termasuk partisipasi dari masyarakat. Kemudian, terkait PKL, ketenteraman dan ketertiban harus melibatkan RT, RW dan warga, serta sama halnya dengan kebersihan.

“Oleh karena itu, saya mengajak beberapa OPD dan SKPD terkait, sehingga bisa melihat langsung permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, bahwa seperti inilah pelaksanaan ketiga fungsi [ketenteraman, ketertiban dan kebersihan] di lapangan seolah-olah di Kota Bogor itu disentralisasi. Padahal semestinya di desentralisasikan, dikembalikan atau ditambahkan fungsi aparatur di wilayah supaya bisa langsung ditanggapi operasionalnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedie mengaku belum memikirkan para PKL tersebut akan dipindahkan kemana, tetapi dirinya ingin para PKL bisa menyesuaikan sehingga ketiga hal yang disebutkan bisa kembali berfungsi.

“Oleh karenanya, ke depan ingin memfungsikan kembali ke wilayah itu supaya menjadi mata dan telinganya Pemerintah Kota, sehingga tidak kembali semua permasalahan langsung disentralisasi ke pusatnya, melainkan bisa langsung ditanggapi oleh aparatur wilayah,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*