Dugaan Pidana Pemilu Caleg PAN dan Lurah Semplak, Praktisi Hukum: “Kasusnya Jadi Ajang Pembuktian Penegakan Aturan Pemilu”

Ilustrasi tindak pidana Pemilu
Ilustrasi tindak pidana Pemilu

BOGOR (KM) – Bergulirnya kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan calon anggota legislatif (caleg) Kota Bogor dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 untuk daerah pemilihan (dapil) 4 Kecamatan Bogor Barat, Rifky Alaydrus, dan juga salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni lurah akan menjadi “ajang pembuktian penegakan hukum” dalam Pemilu saat ini.

“Kasus dugaan tersebut akan membuktikan kinerja kebenaran bagi hukum dalam berdemokrasi saat ini, penyelenggara dan pegawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kota Bogor harus membuktikan ketetapan hukum yang melibatkan Caleg dan ASN tersebut,” ungkap praktisi hukum Budi Suryadi Putera kepada kupasmerdeka.com Senin 8/4.

“Unsur pidana Pemilu yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bogor Barat, yang menangani kasus tersebut, harus dapat mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya, sesuai bukti-bukti yang ada,” tambah Budi.

“Jika ada temuan terkait pelanggaran yang turut melibatkan caleg, besar kemungkinan, belum ada kedewasaan berpolitik dari caleg tersebut… Maka menjadi pertanyaan kader-kader yang diusung menjadi calon wakil rakyat dari partai tersebut, apakah sudah mendapatkan pembekalan yang benar, atau hanya sekedar formalitas untuk mengusungnya menjadi caleg. Artinya ambisi keinginan menjadi seorang anggota dewan, dilakukan dengan cara menabrak aturan-aturan yang ada, itu sangat di sayangkan,”papar Budi.

Saat ini, lanjut Budi, yang sangat penting adalah penyelenggara dan pengawas Pemilu harus bertindak sesuai dengan fakta yang ada. “Jika memang terbukti, maka hukum yang sudah mengaturnya harus ditegakkan. Jangan terkesan hanya sekedar panggilan dan hasilnya sekedar formalitas saja,” pungkas Budi.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*