Ribuan Hektar Lahan Warga Diserobot Perusahaan, Masyarakat Tanah Bumbu Kalsel Mengadu Ke Kemenko Polhukam

Deputi III Kemenko Polhukam Yulizar Gaffar, Kuasa Hukum A. Gafar Rehalat dan wakil masyarakat 4 Desa paska pertemuan di Kemenko Polhukam pada hari Selasa, 5/2/2019.
Deputi III Kemenko Polhukam Yulizar Gaffar, Kuasa Hukum A. Gafar Rehalat dan wakil masyarakat 4 Desa paska pertemuan di Kemenko Polhukam pada hari Selasa, 5/2/2019.

JAKARTA (KM) – Sekelompok warga yang mengatasnamakan “Forum Gerakan Masyarakat Borneo” (FMGB) Tanah Bumbu Kalimantan Selatan mengadu ke kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta Pusat pada hari Selasa 5/2/2019.

Mengklaim mewakili warga masyarakat Desa Sebamban Baru, Desa Sebamban Lama dan Desa Trimartani di Kecamatan Sungai Loban dan Desa Hati’if Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, mereka mengadukan eks perusahaan kehutanan milik Probosutejo yang sekarang menjadi PT. Hutan Rindang Banua (HRB) milik Sinarmas Group, United Fiber Systems Singapura dan PT. Borneo Indo Bara (PT. BIB) karena petanian dan perkebunan lahan yang mereka tuding telah dicaplok seluas 3.583 hektar di Desa Sebamban Baru, 926 hektar di Desa Sebamban Lama, 40 hektar di Desa Trimartani dan 741 hektar di Desa Hati’if.

Kuasa hukum FMGB A. Gafar Rehalat mengatakan bahwa pertemuan dengan Kemenko Polhukam tersebut untuk mengajukan permohononan perlindungan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU/ -IX/2011 tanggal 12/2/2012 yang membatalkan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalsel.

“Terkait dengan sengketa lahan tersebut maka kami menggunakan dasar hukum dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU/ -IX/2011, tanggal 12/2/2012 maka keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tidak lagi mengikat (tidak mempunyai dasar hukum) dan salah satu poin putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam menentukan pengukuhan kawasan hutan juga harus memperhatikan tata ruang wilayah, antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut,” jelasnya.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan pelaksananya Pasal 24 jo Pasal 76 PP No. 24 tahun 1997 tentang alasan syarat pendaftaran hak atas tanah juga sebagai dasar hukum klien kami,” lanjutnya.

Ia memaparkan, tanah-tanah perkebunan warga masyarakat tersebut saat ini “secara melawan hukum” oleh PT. Borneo Indo Bara telah digunakan untuk kegiatan penambangan batubara dengan dalih bahwa areal lahan tersebut merupakan kawasan hutan tanaman industri milik PT. Kirana Khatulistiwa/PT. Hutan Rindang Banua (HRB).

“Saat ini warga masyarakat Desa Sebamban Baru, Desa Sebamban Lama, Desa Trimartani, Desa Hati’if menuntut kepada Menteri Kehutanan dan khususnya kepada PT. HRB dan PT. BIB (GEMS & UFS) melalui Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menuntut agar tanah-tanah perkebunan miliknya dahulu itu dikembalikan dan keluarkan dari kawasan hutan menjadi tanah milik setiap warga sesuai dengan SKT-nya masing-masing pemilik sesuai surat yang disampaikan kepada Menko Polhukam,” jelas Abdul Gafar.

Sebelumnya, warga masyarakat Desa Sebamban Baru, Desa Sebamban Lama, Desa Trimartani dan Desa Hati’if hendak melakukan aksi penutupan area tambang PT. BIB tersebut dan area kegiatan penanaman kembali hutan tanaman industri PT. HRB.

“Jika hal tersebut terjadi, dikuatirkan dapat menimbulkan bentrok dan persoalan hukum lain, maka agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan dan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di tahun politik ini, maka kami berharap Kementerian Kordinator Bidang Politik Hukum dan [Keamanan] RI dapat menindaklanjuti segera dalam menyelesaikan sengketa lahan anatar masyarakat dengan kedua perusahaan tersebut,” tambahnya.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*