Warga Margajaya Bekasi Tuding Penggusuran “Tebang Pilih”

Kondisi pembongkaran bangunan di Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (dok. KM)
Kondisi pembongkaran bangunan di Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (DISTARU) melakukan penertiban terhadap bangunan milik warga Pangkalan Bambu RT03 RW01 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Kamis 21/2 lalu. Warga menilai pembongkaran bangunan tersebut diskriminatif dan terkesan tebang pilih.

Lukman, salah satu warga menuturkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memang pernah melakukan sosialisasi ke warga pada tahun 2016 lalu, yang dihadiri oleh ratusan warga di kantor Dinas Tata Kota. “Akan tetapi, sosialisasi tersebut bermasalah dikarenakan tidak sinkron penyampaian saat di Kelurahan Margajaya dengan penyampaian di Dinas Tata Kota,” kata Lukman kepada KM, Jumat 22/2.

“Dan sosialisasi penggusuran itu diperuntukan untuk membuat kuliner hingga ke RT05 RW01 dengan lebar 15 meter dari bibir kali dan seharusnya rumah gedung yang berada di RT01 RW01 tergusur. Akan tetapi faktanya bangunan tersebut masih berdiri kokoh, ditambah lagi bangunan yang digusur berada di tengah-tengah, kenapa tidak dari pinggir, ada apa ini?” ujar Lukman merasa heran.

Menurutnya, bangunan yang ditertibkan adalah rumah tinggal huni yang sudah puluhan tahun berada disana, namun dianggap bangunan liar.

“Secara logika, menurut saya aneh, bangunan liar kok terdaftar di lingkungan RT/RW, ada nomor rumah, dan keterangan lingkungan, ” terangnya.

“Saya apresiasi sikap tegas Pemerintah Kota dalam menindak bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, [tapi] berharap penindakan ini tidak tajam ke bawah tumpul ke atas,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Bangunan (PB) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kliwon menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan pemberitahuan melalui SP 1, SP 2 dan SP 3 kepada warga pada 2018 lalu, dan sudah mengedarkan pemberitahuan seminggu sebelum pembongkaran.

“Dan tanahnya tersebut sudah dibebaskan sejak dulu oleh Perusahaan Jasa Tirta (PJT) II menurut aturan yang ada di sepanjang kali Bekasi dan kalau terkait status itu tidak ada sertifikatnya. Pengelola dulu waktu dalam rangka pembuatan bendungan oleh PJT II Kementrian PUPR itu sudah ada data-data si pemilik awal,” paparnya.

Reporter: mon
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: