KUPAS KOLOM: Anggaran Lebih Besar, Program Kartu Bekasi Sehat Semakin Bermasalah

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (dok. Klikbekasi.co)
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (dok. Klikbekasi.co)

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik
(Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Pada tahun 2017, anggaran Kartu Bekasi Sehat sebesar Rp90 miliar, pada tahun 2018, angka tersebut naik menjadi Rp180 miliar. Ketika memasuki tahun 2019, Kartu Bekasi Sehat mendapat anggaran sebesar Rp400 miliar. Dengan anggaran yang begitu fantastis, kenapa ada pengurangan pengguna Kartu Bekasi Sehat?

Mendapatkan gelontoran anggaran yang semakin membengkak, Pemkot Kota Bekasi malah mengurangi pengguna Kartu Bekasi Sehat, bukan menambah atau memperbaiki fasilitasnya.

Dinkes Kota Bekasi mengubah aturan terkait pengguna Kartu Bekasi Sehat, yang tadinya Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi, kini kartu itu hanya digunakan masyarakat Kota Bekasi yang bukan sebagai peserta aktif BPJS, dan yang belum terdaftar sebagai pengguna BPJS.

Menurut Kaki Publik, kebijakan tersebut akan berdampak pada dua sisi. Karena, fasilitas Kartu Bekasi sehat tidak memiliki aturan yang jelas.

Selain itu, jika masyarakat kota Bekasi hanya ingin menggunakan fasilitas Kartu Bekasi Sehat, maka dampaknya, Kartu Bekasi Sehat akan mengurangi pengguna BPJS di Kota Bekasi, dan ini akan menjadi kerugian bagi BPJS, karena dikhawatirkan masyarakat Kota Bekasi akan ramai-ramai meninggalkan BPJS dan beralih menjadi pengguna Kartu Bekasi Sehat.

Di sisi lain, jika perubahan aturan pengguna Kartu Bekasi Sehat berlaku untuk mereka yang belum terdaftar BPJS, ini jelas merugikan masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS, karena sejak kemunculan Kartu Bekasi Sehat, banyak pengguna BPJS yang beralih ke Kartu Bekasi Sehat ini, sehingga selama menggunakan Kartu Bekasi Sehat, masyarakat secara otomatis menunggak iuran BPJS.

Selain itu, berubahnya kebijakan penggunaan Kartu Bekasi Sehat pasca Pemilukada Kota Bekasi memunculkan dugaan kuat bahwa program yang muncul menjelang Pilkada tersebut merupakan program sesaat yang hanya difungsikan untuk pencitraan, dan diluncurkan tanpa persiapan yang matang.

Maka, Kaki Publik mempertanyakan dasar dari perubahan pengguna Kartu Bekasi Sehat, jangan sampai perubahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pengguna Kartu Bekasi Sehat, sehingga aturannya dapat diubah-ubah tergantung selera penguasa Kota Bekasi.

Aneh, semakin besar anggarannya untuk program Kartu Bekasi Sehat ini, justru program Kartu Bekasi Sehat malah semakin mengurangi penggunanya, bukan memperbanyak dan memperbaiki fasilitasnya.

Oleh karena itu, seharusnya Pemkot Bekasi lebih memperhatikan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pencitraan, tapi juga konsekuensinya terhadap penggunaan anggaran dan sebab akibat yang dapat merugikan masyarakat.

Jangan jadikan masyarakat sebagai alat untuk menarik simpati pemilu, setelah pemilu, justru masyarakat menjadi korban program pencitraan.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*