TNI Bela “Campur Tangan” Militer dalam Program Pertanian

Dandim 0713/Brebes, Letkol Inf. Faisal Amri dalam Rakor Upsus Swasembada Pangan Tahun 2019 di Aula Jenderal Soedirman Makodim 0713/Brebes, Senin 21/1/2019 (dok. KM)
Dandim 0713/Brebes, Letkol Inf. Faisal Amri dalam Rakor Upsus Swasembada Pangan Tahun 2019 di Aula Jenderal Soedirman Makodim 0713/Brebes, Senin 21/1/2019 (dok. KM)

BREBES (KM) – Sejumlah pihak mempertanyakan “campur tangan” TNI dalam memberikan perbantuan kepada pemerintah melalui BULOG dalam program pertanian. Hal itu dijawab Dandim Brebes Letkol Inf. Faisal Amri dalam Rakor Upsus Swasembada Pangan Tahun 2019 di Aula Jenderal Soedirman Makodim 0713/Brebes, Senin 21/1.

“Campur tangan TNI ini sesuai dengan UU Keterlibatan TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan negara (UU No.3 tahun 2002), Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional serta Nota Kesepahaman No. 3/MoU/PP.310/M/4/2012, dimana terjalin MoU antara Kementrian Pertanian RI dengan Kasad di bawah payung hukum Inpres tersebut. Sedangkan di tubuh TNI sendiri, acuan pelibatan sesuai UU No.34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI selain perang (OMSP),” katanya

“Untuk mempertegas kerjasama dalam pencapaian swasembada pangan nasional ini, pada tanggal 8 Januari 2015, dilakukan MoU kembali antara Kementrian Pertanian RI dengan TNI yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang dihadiri seluruh Panglima Kodam dan Kadis Pertanian Se-Indonesia. Kerjasama aktif melibatkan 50.000 personil Babinsa untuk menutup kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang dimiliki oleh Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian se-Indonesia. Selanjutnya, Inpres tersebut ditindaklanjuti oleh Kementrian Pertanian dan TNI dengan naskah kerja sama yang dievaluasi dan diperpanjang setiap tahunnya,” lanjutnya.

“Jadi pelibatan TNI dalam program Upaya Khusus percepatan peningkatan produksi pangan sejalan dengan peran TNI dalam menjaga pertahanan nasional dan dasarnya juga jelas. Babinsa selalu terlibat dalam penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pengawalan bantuan dan pemasarannya ke Bulog serta pencetakan sawah baru,” ungkapnya.

“Membangun pertanian atau pangan sama halnya dengan membangun pertahanan negara. Pasalnya, peranan pangan sangat strategis menyangkut kebutuhan masyarakat dan prajurit. Apabila produksi dan ketersediaannya kurang atau tidak merata, maka dapat mengancam pertahanan negara,” jelasnya.

“Kementerian Pertanian menggandeng Babinsa untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh, karena PPL merupakan ujung tombak di lapangan. Harapannya jelas, tercapainya tenaga penyuluh sebanyak 72 ribu orang agar setiap desa didampingi satu penyuluh,” pungkasnya.

Reporter: Evie
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*