Ogah Ungkap RAB Pekerjaan Infrastruktur Desa, Pemdes Nusakdale Pantai Baru Dituding Sunat Anggaran

(Ilustrasi)
(Ilustrasi)

ROTE NDAO, NTT (KM) – Adanya dugaan pemotongan illegal dari Upah Kerja atau Dana Hari Orang Kerja (HOK) pekerjaan fisik di Desa Nusakdale,
Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, anggaran tahun 2018 oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa tersebut, Dani Dupe, diungkap oleh pimpinan pekerja, Heri Saudale.

“Sikap Pemerintah Desa yang tidak transparan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Desa, dalam hal ini TPK. Bahkan rencana anggaran dan biaya (RAB) Desa, ibarat barang keramat yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali Kepala Desa dan perangkatnya,” ungkap Dani kepada kupasmerdeka.com, Minggu 20/1.

“Ya sesuai prinsip umum pengelolaan keuangan Desa, terdapat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi landasan pijak para pengelola keuangan di tingkat Desa. Namun sangat disayangkan prinsip dasar tersebut rupanya hanya menjadi slogan belaka bagi pemerintah Desa Nusakdale,” terang Heri.

“Betapa tidak, semua hal tentang pengelolaan Dana Desa dianggap sebagai rahasia negara yang hanya boleh diketahui oleh penyelenggara negara,” tambahnya.

Heri menuturkan bahwa dugaan sunat anggaran ini terkuak ketika pembayaran HOK oleh Bendahara Desa Nusakdale, yang berujung pada keributan lantaran masyarakat merasa tidak puas dan meminta TPK menunjukan RAB pekerjaan fisik Desa. “Namun TPK mengatakan bahwa masyarakat tidak punya hak untuk melihat RAB,” kata Heri.

” Jelas ini ada kejanggalan, beberapa orang yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan… menolak untuk menerima upah mereka,” tutur Heri.

“Kami hanya minta RAB, untuk melihat HOK yang menjadi hak kami, tetapi TPK bilang, kami kerja ikut aturan bahwa masyarakat tidak berhak lihat RAB,” tegas Heri.

Sebelumnya Kepala Desa Nusakdale Jostan Oly mengatakan bahwa pihak Desa belum mendapat laporan terkait permasalahan pembayaran HOK.

“Masyarakat ini kan pemahamannya kurang, kalau singgung menyangkut RAB mereka harus tahu, itu kan rahasia negara, kalau memang RAB ini ingin mereka miliki kita naik ke kecamatan, nanti kita buat jadi masalah serius,” ungkap Jostan kepada awak media, Rabu 26/12/2018 lalu.

Terkait dana lansiran, Jostan mengatakan sejak awal perencanaan sudah dilakukan survey sehingga material seperti semen tidak langsung di-drop ke lokasi proyek tetapi diamankan di suatu tempat sehingga disediakan dana lansiran untuk pengantaran ke lokasi proyek.

Kata Jostan, kalau TPK potong HOK maka itu salah. “Itu hanya omong saja, nanti mereka datang baru urus,” ujarnya.

“Mirisnya kisruh antara para pekerja dan TPK serta perangkat Desa sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa. Padahal nyata-nyata ada pekerja yang menolak untuk menerima upah yang mereka duga sudah dipotong,” pungkas Jostan.

Reporter: Dance Henukh
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*