JPPR Tuding Kanwil Kemenag Kota Bogor Lakukan Kampanye Terselubung dengan Mengundang Romy PPP

Kegiatan Kementerian Agama Kota Bogor yang diduga bermuatan kampanye terselubung, Rabu 12/12/2018 (dok. KM)
Kegiatan Kementerian Agama Kota Bogor yang diduga bermuatan kampanye terselubung, Rabu 12/12/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) mensinyalir adanya dugaan kampanye terselubung dalam peringatan hari jadi Kementerian Agama ke-73 yang diselenggarakan Kementerian Agama Kota Bogor di Kebun Raya Bogor pada Rabu 12/12 kemarin.

Wakil Koordinator JPPR Kota Bogor Fahrizal mengatakan, hari jadi ke-73 Kementerian Agama yang diselenggarakan Kementerian Agama Kota Bogor yang bertema Hari Amal Bakti (HAB) itu “diduga kuat” ada kampanye terselubung. “Kehadiran Ketua Umum PPP, Romahurmuziy sangat terindikasi kuat untuk kepentingan partai [politik],” ungkap Fahrizal kepada KM, Kamis 13/12.

“Ketua Umum PPP itu dipersilakan untuk memberikan sambutan, padahal ini momen politik dan tidak ada sangkut pautnya partai dengan Kementerian Agama Kota Bogor, padahal tidak ada hubungannya dengan tupoksi Kementerian,” lanjut Fahrizal.

“Oleh karena itu kami mensinyalir HAB Kementrian Agama Kota Bogor dijadikan ajang kampanye, untuk mobilisasi ASN Kemenag Kota Bogor untuk mendukung calon tertentu, dan ini sangat melanggar aturan yang ada di Kementrian Agama yang notabene adalah aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Ini sudah gamblang diatur dalam UU no 5 tahun 2014 tentang ASN,” tegas Fahrizal.

Advertisement

Fahrizal menuturkan bahwa pihaknya mendesak Bawaslu Kota Bogor untuk melakukan investigasi atas dugaan kampanye terselubung dalam tubuh Kementrian Agama Kota Bogor. “Karena bertentangan dengan UU tentang keterlibatan ASN dalam dugaan kampanye terselubung,” tuturnya.

“Kami juga mendesak kepada pihak berwenang untuk juga memberikan sanksi seberat-beratnya berupa pencopotan jabatan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Bogor, atas dugaan penyelewengan kekuasaan dalam HAB yang diselenggarakan di Kebun Raya Bogor, terkait waktu di jam efektif pelayanan kerja dan keterlibatan partai politik serta caleg dalam agenda tersebut,” katanya.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik ASN, yang dimaksud adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik,” sambungnya.

Ia juga mendesak agar diusut juga dugaan pungutan liar dalam agenda HAB Kemenag Kota Bogor yang mewajibkan peserta membayar Rp50.000. “Padahal kami menduga sudah ada anggarannya, kalaupun tidak ada, maka tidak logis administrasi masuk Kebun Raya dengan harga tersebut,” tutup Fahrizal.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: