KUPAS KOLOM: DPR Lebih Suka Jalan-jalan Daripada Selesaikan Legislasi

Pelantikan Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR, Jakarta 15/1 (dok. KM)
Pelantikan Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR, Jakarta 15/1 (dok. KM)

Oleh Uchok Sky Khadafi
Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

Bisa dikatakan DPR itu sangat pemalas bila dilihat dari rendahnya fungsi legislasi mereka. Dimana sejak tahun 2014 hingga 2017 hanya 26 UU yang sudah diselesaikan.

Biarpun rendahnya fungsi legislasi DPR tersebut, tetapi kalau program jalan jalan alias perjalanan dinas tidak pernah rendah atau sampai titik nol. Malahan program jalan jalan DPR itu tiap tahun tinggi, tinggi sekali anggaran yang sudah dihabiskan.

Dari tahun 2014 sampai 2017, dalam catatan CBA (Center For Budget Anggaran) realisasi anggaran perjalan dinas DPR habis sebesar Rp 2.7 triliun. Benar-benar tidak masuk akal sehat, selama 4 tahun, triliunan uang rakyat bisa ludes hanya untuk program jalan jalan.

Dari total realisasi anggaran sebesar Rp2,7 triliun ini, untuk jalan jalan atau perjalanan dinas dalam negeri, habis sebesar Rp1.9 triliun. Sedangkan untuk jalan jalan ke luar negeri, DPR bisa menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp864.8 miliar.

Advertisement

Mahalnya perjalanan dinas DPR ini sangat membebani APBN kita, dan DPR benar-benar tidak pernah pakai logika untuk melakukan penghematan uang pajak rakyat tersebut. DPR terus menerus melakukan pemborosan dan menggerus APBN tanpa kinerja yang jelas.

Kemudian, anggaran jalan jalan DPR ini benar-benar pemborosan yang dipertontonkan ke publik. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR lebih senang jalan jalan daripada meningkat kinerja dalam menyelesaikan UU.

Apalagi anggaran jalan jalan DPR bila disandingkan dengan kementerian, tentu akan tetap anggaran DPR yang menang dan mahal bila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain.

Misalnya saja, pada tahun 2017 , realisasi anggaran perjalanan luar negeri DPR, bisa menghabiskan biaya sebesar Rp358.5 miliar. sedangkan Kementerian Dalam Negeri hanya sebesar Rp5.4 miliar, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp40.2 miliar, Komisi Pemilihan Umum hanya sebesar Rp1.1 miliar, dan Polri hanya sebesar Rp11.9 miliar.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: