KUPAS KOLOM: OTT Kabupaten Bekasi, Kemana Pendapatan Migas BBWM yang Terus Anjlok?

Kilang minyak milik PT. Bina Bangun Wibawa Mukti di kawasan Babelan, Kabupaten bekasi (dok. Cikarang Ekspres)
Kilang minyak milik PT. Bina Bangun Wibawa Mukti di kawasan Babelan, Kabupaten bekasi (dok. Cikarang Ekspres)

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik)

Sudah hampir 10 tahun sejak tahun 2008, tidak kurang dari 7 ladang minyak dan gas di wilayah yang dinilai pada tahun 2017 sebagai daerah kumuh menghasilkan 233 juta barel minyak dan jutaan kubik gas alam yang dikelola oleh BUMD bernamakan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (PT. BBWM), namun sejak 5 tahun kebelakang, keuntungannya anjlok sejak dipimpin oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin dan pada tahun 2016 penerimaan paling menyedihkan tercatat keuntungan sekelas BUMD Migas sebesar Rp. 11 Miliar.

Ada yang tidak beres dalam tata kelola BUMD Migas di Kabupaten Bekasi, karena sebelum dipimpin oleh Bupati sebelum Neneng Hasanah Yasin, PT BBWM menyetorkan penghasilannya pada tahun 2012 mencapai Rp. 70 Miliar, namun sejak dipimpin oleh Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, tahun 2013 PT.BBWM setoran penghasilan migas tersebut mulai turun hingga 50%, perusahaan migas tersebut menyetorkan sebesar RP. 37 Miliar, pada tahun 2014 dan 2015 kembali anjlok mencapai RP. 30 Miliar, dan terakhir yang paling parah pada tahun 2016, pendapatan PT.BBWM yang menghasilkan minyak dan gas untuk nasional tersebut penghasilannya anjlok hingga 70% yang hanya mencapai Rp.11.152.276.630.

Pada tahun 2017, DPRD Kabupaten Bekasi ingin menggunakan hak interpelasi untuk menangani penurunan pendapatan yang parah tersebut, tapi hingga lewat semester I tahun 2018, jangankan interpelasi, panggilan kepada direksi PT.BBWM saja tidak juga dilakukan oleh DPRD.

Maka dari itu, Kami dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) menilai bahwa, DPRD sebagai wakil rakyat telah di kangkangi oleh perusahaan yang bermasalah. Atas hal ini, seharusnya, DPRD menggunakan kewajibannya untuk mengawal proses hukum dan mengawal aspirasi masyarakat, karena mereka dipilih untuk mewakili suara masyarakat. Kami menilai, DPRD seperti kemasukan angin, ketika DPRD berurusan dengan hilangnya anggaran-anggaran yang besar di lingkungan Pemkab Bekasi.

Kami menduga, ada permainan anggaran yang berputar di Kabupaten Bekasi, dari DPRD Kabupaten Bekasi, hingga ke dinas-dinas terkait pembangunan di Kabupaten Bekasi yang terbilang tidak kunjung ada perbaikan selama dua priode Neneng Hasanah Yasin menjabat sebagai Kepala Daerah. Ada indikasi, uang pendapatan BUMD Migas tersebut dibagikan ke seluruh elite di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Sebagai penyuplai minyak dan gas nasional, kondisi yang memprihatinkan di wilayah utara Kabupaten Bekasi tersebut pun tidak seharum penghasilannya sebagai penyalur minyak dan gas bagi bangsa, karena pada kenyataanya, Babelan, salah satu wilayah tersubur sebagai ladang minyak dan gas menjadi salah satu nominasi derah terkumuh pada tahun 2017, begitupun halnya dengan tambun utara, dan cikarang utara. Artinya, pendapatan dan penghasilan blok migas Kabupaten Bekasi tidak dapat membantu pembangunan daerah.

Kaki Publik mempertanyakan pendapatan BUMD PT BBWM yang bergerak di sector migas tersebut, karena kondisi sekitar blok migas itu berada pun Nampak begitu parah dengan minimnya infrastruktur.

Terlihat bagaimana sampah terekspos bebas tanpa diakomodir oleh dinas kebersihan, jalan rusak parah yang dapat dilihat melalui google karena memang pembangunan tidak sampai hingga wilayah ini, dan saluran air rumah warga (sanitasi/got/comberan) yang tidak pernah diurus disbimarta secara serius oleh Pemkab Bekasi.

Ironi, disaat warga negara euphoria terhadap infrastruktur Jokowi, warga wilayah utara Kabupaten Bekasi malah merasakan hal sebaliknya.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*