KUPAS KOLOM: Daerah Berpenghargaan yang Kena OTT KPK, Kabupaten Bekasi Sudah Lama Bermasalah

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik)

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dengan dikandangkannya 10 orang terduga tersangkut kasus di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mencoreng penghargaan yang selama ini diterima oleh Kabupaten Bekasi.

Lembaga Kaki Publik menilai bahwa penghargaan yang selama ini diterima tidak dapat menjadi tolok ukur besihnya seuatu kepemerintahan. Terlebih lagi, penghargaan yang diterima selama ini oleh Kabupaten Bekasi tidak memiliki tolok ukur yang jelas, mengingat rusaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Lembaga Kaki Publik menilai bahwa kebanggaan Pemkab Bekasi karena telah mendapatkan banyak penghargaan seharusnya tidak menjadikan Pemkab Bekasi menjadi jumawa.

Kaki Publik berharap, dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi, KPK dapat menangkap siapa saja yang terlibat selain 10 orang yang telah digelandang ke markas KPK pada Senin dinihari tadi. Hal ini harus dilakukan demi terciptanya Kabupaten Bekasi yang bersih dari para koruptor.

Kaki Publik mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus lainnya yang dilakukan oleh Dinas PUPR, seperti misalnya pembangunan asrama haji yang bermasalah yang telah menelan anggaran begitu besar, selain itu, terkait pembangunan infrastruktur, dan sarana pra-sarana yang dilakukan oleh Dinas PUPR.

Kaki Publik menilai bahwa selama ini yang mengurus pembangunan di wilayah Bekasi banyak dikelola oleh Dinas PUPR, sehingga OTT yang dilakukan ini seharusnya dapat menelusuri kasus-kasus lain yang janggal, termasuk kasus asrama haji, buruknya infrastruktur, dan terbangunya infrastruktur yang dijalani secara asal-asalan.

OTT di Kabupaten Bekasi harus menjadi pukulan telak bagi Pemkab Bekasi, sehingga klaim terhadap penghargaan selama ini, mendorong Pemkab Bekasi untuk lebih serius menjalani pemerintahan dengan anggaran yang telah disediakan, bukan hanya menerima penghargaan tanpa kinerja yang terbukti di setiap daerah di Kabupaten Bekasi.

Setelah OTT KPK di Kabupaten Bekasi, setidaknya menjelaskan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi betapa buruknya manajemen pemkab bekasi dalam menjalankan kepemerintahan, berbanding terbalik dari penghargaan yang selama ini diterima.