KUPAS KOLOM: Kemkominfo Gunakan Anggaran Hampir 200 M, Internet Masih Banyak Konten Negatif

Menkominfo Rudiantara (istimewa)
Menkominfo Rudiantara (istimewa)

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas konten internet yang bermuatan negatif tidak main-main, anggaran sebesar Rp188.478.109.606 hasilnya tidak semulus pencairan dana anggaran yang begitu besar pada tahun 2017. Karena pada tahun 2018, masih banyak konten bermuatan negatif yang beredar di berbagai situs jaringan internet, baik situs porno maupun iklan yang berbau pornografi, serta ujaran kebencian.

Pada tahun 2017, Kemkominfo menyediakan anggaran sebesar Rp222.452.500.000 untuk digunakan jasa konsultansi perencanaan dan manajemen proyek implementasi sistem monitoring & perangkat pengendalian situs internet bermuatan negatif sebesar Rp10.580.000.000 yang dimenangkan oleh PT. Iman Teknologi Informasi dengan harga terkoreksi Rp6.366.426.000.

Selain itu, Kemkominfo pun menyediakan anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendali Situs Internet Bermuatan Negatif disiapkan anggaran sebesar Rp211.872.500.000 dan dimenangkan oleh PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) dengan harga terkoreksi Rp182.111.683.606.

Kami dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), mengapresiasi dua proyek yang diadakan bertujuan untuk memblokir konten negatif di internet, namun sayangnya, dengan besaran anggaran yang telah dikeluarkan tersebut masih terdapat banyak konten negatif, baik dalam bentuk pornografi, pornoaksi hingga ujaran kebencian masih dapat ditemukan dengan sangat mudah.

Kaki Publik menilai bahwa banyak kemunduran atas kinerja Kemkominfo, selain isu keterbukaan informasi publik yang mengalami kemunduran, kinerja Kemkominfo dalam menanggulangi konten negatif di jejaring internet pun hanya membuang-buang anggaran.

Advertisement

Selain itu, Kaki Publik menilai anggaran yang telah dikeluarkan hampir mencapai 200 miliar tersebut seharusnya dapat secara efektif memblokir situs maupun aktor yang melakukan penyebaran konten negatif, tapi sayangnya, anggaran itu hanya digunakan untuk belanja modalnya saja dengan kinerja yang tidak serius, dan hasil konsultasinya pun tidak dijadikan sebagai bahan tindakan nyata.

Kaki Publik menilai, Kemkominfo selama ini seperti bertindak pasif dan lambat atas konten negatif yang berbau porno yang beredar dan meresahkan masyarakat, akan tetapi Kemkominfo terasa cepat merespon terhadap informasi politik yang bersifat menyerang pemerintah, baik itu melawan terorisme, promosi pemerintah, maupun penanggulangan ujaran kebencian terhadap pemerintah.

Kaki Publik menilai atas kasus yang baru-baru ini munculnya grup Facebook yang berisikan tentang kelompok murid gay di Garut, menurutnya, hal itu dapat diantisipasi jauh-jauh hari, bahkan sejak tahun 2017 dimana proyek tersebut telah diadakan, dengan cara memblokir dan mengawasi lalu lintas jalur internet di media sosial, akan tetapi kenapa itu tidak segera dilakukan oleh Kemkominfo.

Karena menurut Kaki Publik, Kemkominfo dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pihaknya menggalakkan laju media sosial, terlebih pada hal yang bersifat terorisme dan ujaran kebencian, sayangnya, alergi terhadap terorisme dan ujaran kebencian tidak ditularkan untuk memberantas konten negatif seperti gay maupun pornografi dan pornoaksi.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: