Kementerian ATR/BPN Gandeng Komisi II DPR, Sosialisasikan Reformasi Agraria

Sosialisasi Reforma Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN di Bogor, 12/10/2018 (dok. KM)
Sosialisasi Reforma Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN di Bogor, 12/10/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggelar sosialisasi reformasi agraria sebagai agenda besar pemerintah, di ruangan Bale Pakuan Padjadjaran Suites Hotel & Resort BNR Kota Bogor, Jumat 12/10. Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut wakil ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

“Komisi II DPR RI sedang menyusun undang-undang (RUU) pertanahan, kita ingin lahan ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana Pasal 33 [UUD 1945], ‘bumi dan air yang ada di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara, diperuntukkan kepada rakyat’,” ungkap politisi Partai Gerindra itu kepada awak media usai acara.

“Harus ada sistem yang lebih baik terkait masalah pertanahan agar tidak ada lagi konflik-konflik pertanahan di seluruh wilayah Indonesia ini. Konflik pertanahan bisa teratasi agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” kata Riza.

“Kepentingan rakyat dalam pertanahan, agar tidak ada lagi alih-alih fungsi lahan pertanian yang berlebihan. Kita ingin membangun swadaya pangan maka perlu ada pengaturan terkait lahan dan tanah, saya kira itu yang penting jangan ada lagi sertifikat-sertifikat ganda,” tuturnya.

Di tempat yang sama Kabaghumas Kementrian Agraria & Tata Ruang Harrison Mocodompis menjelaskan bahwa reformasi agraria ini adalah “agenda besar” pemerintah terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah dan redistribusi aset.

“Kita harus mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, agar dapat sampai kepada seluruh masyarakat, ini merupakan program besar pemerintah yang harus disukseskan,” jelasnya.

“Ya karena kaitan dengan tanah ini tidak bisa hanya BPN saja yang melaksanakan, butuh dukungan semua pihak,” tambahnya.

Kata Harison, yang disosialisasikan oleh pihaknya memiliki “banyak landasan hukum”.

“Filosofi reformasi agraria tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menghindari konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa pertanahan sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat agar memperoleh hak atas tanah,” jelasnya.

“Kita berharap setelah diadakannya sosialisasi ini masyarakat memperoleh manfaat yang benar-benar maksimal, artinya masyarakat bisa mensertifikatkan tanah,” pungkasnya.

Reporter: ddy, Rio
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*