Bank BJB Dinilai Boros, Gagal Kelola SDM

(stock)
(stock)

BANDUNG (KM) – Manajemen Bank Jabar Banten (BJB) dinilai boros dalam menjalankan operasionalnya. Hal tersebut terlihat dari laporan keuangan berkala tahunan yang dirilis dalam situs web www.bjb.co.id dan www.idx.co.id.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum beberapa waktu lalu ikut menyoroti bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Salah satunya terkait penyertaan modal ke bank BJB pada APBD Perubahan Pemprov Jabar 2018.

Wagub meminta rapat umum pemegang saham (RUPS) bank BJB dapat dilakukan segera agar tidak menambah sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa). “Kalau belum RUPS, sebesar apapun modal yang masuk, tidak akan masuk,” ujarnya.

Sementara Badan Penelitian dan Pengembangan Forum Masyarakat Juara (BPPFMJ) mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Wagub Jabar tersebut, agar segera melaksanakan RUPS pada bulan November mendatang dengan tujuan memperbaiki kinerja bank BJB. BPPFMJ pun mengharapkan dalam RUPS tidak hanya mengagendakan penyertaan modal dari Pemprov Jabar, serta perlu adanya restrukturisasi jajaran direksi bank BJB yang dianggap penting karena dinilai gagal dan berkinerja buruk saat ini.

“Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Jabar untuk dapat dilakukan RUPS di bulan November mendatang. Kami pun berharap dalam RUPS tidak hanya mengagendakan penyertaan modal dari Pemprov Jabar, perlu adanya restrukturisasi jajaran direksi bank BJB karena dianggap gagal dan berkinerja buruk saat ini,” ungkap Koordinator BPPFMJ Andre Ariesmansyah.

“Terdapat beberapa kegagalannya yang dialami oleh jajaran direksi saat ini. Yakni, gagal dalam melaksanakan tugas utama sebagai badan perusahaan daerah Jawa Barat, ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia hingga mensinyalir bank BJB menjadi perusahaan sebagai saranan untuk transaksi politik,” tuturnya.

“Kami nilai jajaran direksi bank bjb gagal dalam mengelola SDM nya, dari banyaknya yang menduduki jabatan tapi tidak memiliki kapasitas dibidangnya serta penambahan jabatan yang dirasa tidak perlu. Maka menjadi wajar apabila BOPO ditahun 2017 hampir 50% diperuntukan beban tenaga kerja dan tunjangan.”

“Serta, berdasarkan sumber laporan keuangan bank BJB tahun buku 2017, beban operasional lainnya sebesar Rp. 5,48 triliyun dengan beban tenaga kerja dan tunjangan sebesar Rp. 2,25 triliyun,” pungkasnya.

Reporter: ddy, RIO
Editor: HJA

Komentar Facebook

2 Comments

  1. Kalo muat berita lihat dlu dasarnya apa jgn asal sudutkan pihak lain! Yg muat berita hrs sekolah lagi nih…dari Paud!!!

    • Kami hanya memuat sesuai keterangan yang kami dapatkan dari narasumber. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, kami mempersilakan untuk memberi keterangan sesuai hak jawab yang dijamin oleh Undang-undang.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*