Menkominfo Akan Teruskan Aspirasi Sekber Pers Indonesia Kepada Presiden

Foto bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara bersama para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu, 26/9/2018.
Foto bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara bersama para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu, 26/9/2018.

JAKARTA (KM) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menerima tim Sekretariat Bersama Pers Indonesia Rabu 26/9 sore secara resmi di Kantor Kementrian Kominfo Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Menteri Rudiantara mengaku belum membaca surat edaran dari Dewan Pers yang meminta sejumlah Kementerian agar tidak melayani audensi dengan pimpinan Sekber Pers Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, tim yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke memaparkan permasalahan yang tengah dihadapi pers di Indonesia. Maraknya kasus kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers di berbagai daerah, yang dinilai akibat “ulah Dewan Pers”, turut dibeberkan kepada menteri.

“Kami perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan verifikasi media oleh Dewan Pers sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pers,” papar Lalangke.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai kewenangan uji kompetensi ada pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Verifikasi media pun bukan kewenangan Dewan Pers karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tutur jebolan Lemhanas ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi menyampaikan penyebab wartawan dikriminalisasi adalah akibat rekomendasi Dewan Pers. Pihak pengadu, menurut Mandagi, selalu menggunakan rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan wartawan yang menulis berita yang diadukan belum ikut UKW dan media teradu belum diverifikasi. “Sehingga kasus tersebut dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan menggunakan pasal pidana di luar Undang-Undang Pers,” ungkapnya.

Ketua Umum Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Syahril Idham juga turut memberi masukan kepada Rudiantara terkait pendanaan Dewan Pers yang dititip lewat Kementerian Kominfo. “Pemanfaatan gedung Dewan Pers harus ditinjau lagi, termasuk dana milyaran rupiah yang dikucurkan pemerintah,” ujar wartawan senior yang juga ikut merumuskan UU Pers tahun 1999 itu.

Menanggapi aspirasi dan pemaparan tim Sekber Pers Indonesia, Menteri Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berbicara banyak terkait hal-hal yang disampaikan pimpinan organisasi. Namun begitu, Rudiantara berjanji akan meneruskan permasalahan pers Indonesia tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Saya kan baru tahu masalah pers yang disampaikan tersebut, jadi dalam dua hari lagi saya akan ketemu presiden dan nanti akan saya sampaikan,” ujar Rudiantara.

Menteri Rudi juga mengatakan, terkait penanganan masalah UU ITE, sepanjang media yang dilaporkan memiliki komposisi redaksi dan perusahaannya juga ada maka pihaknya akan menyerahkan masalah tersebut ke Dewan Pers untuk diproses menggunakan UU Pers. “Kecuali medianya tidak mencantumkan kolom redaksi dan tidak ada perusahaannya maka kami akan langsung kenakan UU ITE,” imbuhnya.

Mengenai permasalahan gedung Dewan Pers, Rudiantara melanjutkan, tanah yang dibangun gedung tersebut adalah milik Kominfo namun dulunya ada pihak yang membangunnya sehingga pengelolaanya dari perusahaan tersebut. “Saat ini sementara kita tangani untuk menyelesaikannya, gedungnya saja sudah mau runtuh,” ujar Menteri sambil tertawa.

Pertemuan dengan menteri Kominfo ini turut dihadiri Ketua Umum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Taufiq Rachman, Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia Kasihhati, Pimpinan Forum Media Digital Indonesia Helmi Romdhoni, Ketua Ikatan Media Online Marlon Brando, Lasman Siahaan, Rudi Sembiring, Hengky Abidin, Maikel, dan Wesly dari IPJI, IMO, PWRI, dan FPII.

Reporter: Red
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*