HMI Bandar Lampung Geruduk Gedung DPRD, Kritisi Merosotnya Rupiah

Aksi demonstrasi HMI di depan gedung DPRD Bandar Lampung, Selasa 18/9 (dok. KM)
Aksi demonstrasi HMI di depan gedung DPRD Bandar Lampung, Selasa 18/9 (dok. KM)

BANDAR LAMPUNG (KM)– Gabungan mahasiswa dari Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Universitas Darmajaya, dan Universitas Bandar Lampung (UBL) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Bandar Lampung, Selasa 18/9. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung ini menggelar aksi sebagai bentuk keprihatinan dari situasi perekonomian yang dinilai “semakin buruk” dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah tembus angka Rp15.000/ dolar, “tergadainya hukum”, serta “kemunduran kebhinekaan.”

Aksi yang dikomandoi oleh Korlap Edwin Juantara dan Riski Tuan Abda’u, dengan penanggung jawab aksi Ketua Umum HMI CBL, Husni Mubarak, awalnya berlangsung kondusif, hingga terjadinya dorong-dorongan dengan Pol PP dan sempat rusuh ketika ada dua orang kader HMI yang terluka akibat pukulan dari Pol PP. Perwakilan pendemo akhirnya diterima dan berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung guna menjadwalkan pertemuan selanjutnya dengan seluruh kader HMI CBL untuk membahas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Para pendemo mengajukan sejumlah tuntutan, yang menurut rilis pers yang diterima KM adalah:
1. Pemerintah agar mengoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter Negara Indonesia.
2. Pemerintah agar melakukan re-konsolidasi kebangsaan dengan mempertegas kebhinnekaan yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.
3. Pemerintah diminta menciptakan iklim Demokrasi Pancasila tanpa politik identitas.
4. Pemerintah harus menghentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari hutang Negara.
5. Pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dari permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tersebut, HMI CBL menawarkan solusi yang isinya sebagai berikut:
1. Pemerintah membatasi Impor dan mempermudah Ekspor ; memaksimalkan produksi dalam negeri ; menghentikan belanja dan kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.
2. Pemerintah bersama semua unsur penyelenggara pemilu wajib mejalankan instrumen pemerintah dengan konsisten dan tegas.
3. Pemerintah harus menjaga etika sebagai Pejabat Publik dengan tidak mencampur adukkan antara kinerja Pemerintahan dan kepentingan Partai Politik.
4. Pemerintah menekankan kembali Revolusi Mental dan pembangunan kualitas SDM dalam negeri.
5. Selesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tindak tegas pelakunya sesuai hukum yang berlaku.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*