Pembangunan Jalan Desa Jagabaya Parung Panjang Diduga Kuat Langgar UU KIP

BOGOR (KM) – Terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan kita menuju demokrasi yang lebih substantif.

Peluang dalam UU KIP ini secara sederhana dapat digambarkan memiliki dua sisi, sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan, sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya (transparansi).

Namun hingga kini masih kerap terlihat proyek-proyek yang digarap oleh pihak pemerintah yang melanggar UU ini dan prinsip transparansi tersebut. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan desa di Kampung Sergawe RT03 RW02 Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menggunakan Dana Desa (DD) Rp436.457.907 untuk termin kedua.

Berdasarkan pantauan kupasmerdeka.com pekerjaan jalan di Desa Jagabaya tersebut tidak menggunakan papan informasi. Hal tersebut diakui seorang pengelola pekerjaan Jaro Sardi.

“Ya memang papan informasi tidak ada dalam pengerjaan jalan desa ini, saya sendiri tidak tahu dan tidak mengerti hal tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu 25/08/2018.

“Saya hanya bertugas sebagai pengawasan dan kontrol saja, lebih jelasnya bisa ke pihak Desa,” pungkasnya.

Reporter : azis/narto
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*