Kasus Korupsi Beasiswa Mahasiswa Aceh, Aktivis Tagih Janji Polda Aceh

Ketua DPD BPI KPNPA RI Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur Chaidir Hasballah (dok. KM)
Ketua DPD BPI KPNPA RI Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur Chaidir Hasballah (dok. KM)

LANGSA (KM) – Berbagai elemen masyarakat Aceh mempertanyakan proses hukum kasus korupsi dana beasiswa mahasiswa yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Apalagi, kasus tersebut telah lama “mengendap” dan masyarakat menagih janji Kepolisian Daerah (Polda) Aceh yang pernah mengaku serius menangani perkara itu.

Sementara di sisi lain, para anggota DPRA yang terindikasi terlibat kasus tersebut, kini masih bebas “berkeliaran” dan kembali maju sebagai Caleg dalam Pemilu 2019.

Ketua DPD BPI KPNPA RI (Dewan Pimpinan Daerah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur Chaidir Hasballah, Sabtu (25/8), mengatakan pihaknya sebagai lembaga penelitian independen menagih janji Kepolisian Daerah (Polda) Aceh yang mengaku serius menangani dugaan korupsi tersebut. Apalagi sampai sekarang proses hukum atas perkara itu belum jelas di tangan polisi.

“Jadi kami minta aparat Polda Aceh agar transparan mengusut dugaan korupsi dana beasiswa dan proses hukumnya tidak jalan di tempat seperti sekarang ini,” ujarnya.

Dikatakan Chaidir, pihaknya merasa pesimis atas kinerja Polda Aceh dalam pengusutan dugaan korupsi beasiswa yang terindikasi melibatkan sejumlah anggota DPRA ini. Tapi, mengingat pihak Polda Aceh pernah berjanji untuk serius mengusut kasus tersebut, maka BPI KPNPA RI turut memantau perkembangan penanganan kasus itu.

“Herannya kenapa sampai sekarang kasus korupsi dana beasiswa ini masih belum ada perkembangan dalam pengusutannya. Polda Aceh mampu gak menangani perkara tersebut?” kata Chaidir.

Terkait hal ini, Chaidir mengingatkan Polda Aceh agar segera menggelar perkara dan menunjukkan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada publik, sehingga dugaan korupsi dana beasiswa Aceh tidak terkesan dipetieskan oleh Polda Aceh.

“Untuk mengawasi lebih lanjut penanganan kasus ini oleh Polda Aceh, BPI KPNPA RI akan melakukan koordinasi dengan Mabes Polri guna mengantisipasi macetnya proses hukum perkara itu. Kita juga sudah laporkan kepada BPI KPNPA RI Pusat di Jakarta untuk ikut melakukan komunikasi dengan Mabes Polri dalam rangka mengawasi kinerja Polda Aceh,” demikian Chaidir Hasballah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dana beasiswa mahasiswa Aceh berawal dari hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.
Total bantuan biaya pendidikan yang telah disalurkan sebanyak Rp19.854.000.000 kepada 803 mahasiswa yang bersumber dari APBA 2017. Hasil konfirmasi pihak Inspektorat Aceh terhadap 197 mahasiswa, mereka baru menerima Rp 5.209.000.000 dan masih tersisa (belum diterima) yaitu sebesar Rp 1.147.500.000. Dana sisa yang belum diterima mahasiswa itu hingga kini masih berada di tangan para penghubung.

Hasil temuan lainnya, salah seorang oknum anggota DPRA dari partai lokal berinisial IU disebut-sebut sebagai pihak yang paling getol melakukan pemotongan beasiswa untuk mahasiswa Aceh.

Reporter: Red MN
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*