KUPAS KOLOM: Pemkab Bekasi Bangun Arena Sepatu Roda 16 Miliar, Wilayah Utara Masih Kumuh

Logo Kabupaten Bekasi (stock)
Logo Kabupaten Bekasi (stock)

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik
(Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Pemkab Bekasi telah menghabiskan uang Negara mencapai Rp15,910,543,000 namun wilayah utara Kabupaten Bekasi masih kumuh dan tertinggal, dengan kondisi jalan yang rusak, minimnya puskesmas, tanggul kali yang jebol dan membahayakan masyarakat, lingkungan berdebu dan tidak layak anak, serta masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan pasar tradisional yang tidak terurus dan tidak tertata dengan baik.

Sepertinya Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin tidak memiliki prioritas kerja yang pro terhadap keberadaan rakyat miskin dan tertinggal, sehingga terbiasa mengabaikan masyarakat terluar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Anggaran sebesar 16 miliar ini seharusnya dapat memperbaiki 2 puskesmas, 3 sekolah serta membenahi infrastruktur di daerah yang acapkali dinilai sebagai daerah kumuh dan tertinggal, namun Neneng lebih memprioritaskan daerah yang sudah baik dan layak huni.

Arena sepatu roda ini dibangun di wilayah mewah Grand Wisata yang kisruh pada awal mula perencanaan pembangunannya di tahun 2015 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp305,398,000 untuk penyusunan DED arena sepatu roda, lalu dilanjutkan pada tahun 2017 untuk pengawasan pembangunan arena sepatu roda tersebut menelan anggaran sebesar Rp200,915,000, di tahun yang sama Pemkab Bekasi melalui Dinas PUPR menggelontorkan dana sebesar Rp12,686,117,000 untuk pembangunan fisik arena sepatu roda tersebut di Grand Wisata.

Belum puas menghamburkan uang Negara, Neneng melanjutkan pembangunan arena sepatu roda tersebut dengan membuang uang Negara sebesar Rp95,343,000 untuk pos anggaran pengawasan lanjutan pembangunan arena sepatu roda pada tahun 2018, dan menghamburkan uang Negara lagi untuk lanjutan pembangunan arena sepatu roda tersebut dengan anggaran sebesar Rp2,622,770,000

Kami menilai, Neneng sudah tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinan atas pemerintahan di Kabupaten Bekasi, karena Neneng sudah tidak mampu melihat keadaan dan kondisi rakyat di Kabupaten secara menyeluruh. Neneng hanya memperhatikan wilayah yang sudah maju, dan melupakan wilayah tertinggal, terdepan di wilayah perbatasan wilayah Kabupaten Bekasi.

Sejauh ini, warga masyarakat wilayah utara bekasi tidak mendapatkan fasilitas yang layak seperti yang dirasakan di era pemerintahan pembangunan infrastruktur, karena minimnya fasilitas kesehatan, minimnya jalan yang layak, wilayah yang terbebas dari debu, fasilitas sekolah yang baik, dan anak-anak yang hidup diatas lingkungan yang ramah.

Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat Kabupaten Bekasi wilayah utara sudah harus mendapatkan hak hidup layaknya dengan mendapatkan pemekaran, agar wilayah utara dapat perhatian lebih, dan demi maju serta berkembangnya daerah wilayah utara Kabupaten Bekasi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*