KUPAS KOLOM: Ada Kasus Korupsi Mangkrak di Kejari Kota Bekasi 

Direktur LSM Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi (stock)
Direktur LSM Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi (stock)

Oleh Uchok Sky Khadafi
Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

Dari tahun 2014-2017 Pemda Kota Bekasi mengalokasi anggaran untuk proyek pembangunan stadion mini di 8 lokasi dengan anggaran sebesar Rp27.283.092.700

Ke-8 lokasi tersebut adalah Stadion Mini Bekasi Barat dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar, Stadion Mini Jatisampurna dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, Stadion Mini Bekasi Selatan dengan anggaran Rp2,4 miliar, Stadion Mini Kecamatan Rawalumbu dengan anggaran sebesar Rp, 2,4 miliar, Stadion Mini Bekasi Timur Kota Bekasi (Lapangan Multiguna) dengan anggaran sebesar sebesar Rp5,2 miliar, Stadion Mini Pondok Gede sebesar Rp6,6 miliar, Stadion Mini Mustika Jaya dengan anggaran sebesar Rp6,8 miliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp356,8 juta.

Dari 8 stadion mini tersebut diduga ada penyimpangan anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.7 miliar. Tetapi dari 8 stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan yang masuk ke proses penyidikan pihak Kejari Kota Bekasi, yaitu proyek pembangunan Stadion Mini Pondok Gede.

Tapi sayang seribu kali sayang, proses penyidikan Stadion Mini Pondok Gede sampai sekarang kasus dugaan korupsinya mangkrak atau tidak dilanjuti lagi oleh kejari Kota Bekasi. Meskipun kasus tersebut tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka.

Padahal, dalam pantauan CBA (Center For Budget Analysis) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Dadang Ginanjar sebagai orang yang bertangggungjawab sudah dipanggil pihak Kejari.

Dengan demikian kami dari CBA meminta kepada Kejari Kota Bekasi untuk segera membuka kembali kasus dugaan korupsi Stadion Mini Pondok Gede tersebut. Segera panggil lagi Dadang Ginanjar, dan juga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tugas suci Kejari Kota Bekasi itu adalah pemberantasan korupsi, bukan tukang mangkrak kasus-kasus yang terindikasi korupsi. Jadi Kejari jangan pura-pura buta dan tuli ketika publik melaporkan kasus-kasus korupsi di kejaksaan!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*