Ketua MAPAN: “Anggota DPRD yang Terkena Kasus Narkoba Pantas Dihukum Mati!”

Ketua Umum MAPAN Indonesia, PSF Parulian Hutahaean
Ketua Umum MAPAN Indonesia, PSF Parulian Hutahaean

JAKARTA (KM) – Maraknya pengungkapan jaringan narkoba dalam satu bulan terakhir ini membuat heran penggiat anti narkoba, salah satunya Masyarakat Peduli Anti Narkoba (MAPAN) Indonesia. Pasalnya, sudah banyak kasus narkoba yang terungkap, bahkan dengan barang bukti sangat mencengangkan tapi masih saja peredaran narkoba makin marak. Bahkan yang lebih memprihatikan adanya keterlibatan oknum-oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi peredaran narkoba ikut tertangkap.

Kasus tertangkapnya Anggota DPRD Langkat (20/8), tertangkapnya oknum polisi yang merupakan Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar (29/7), penggerebekan rumah sewaan Kepala BNNP Maluku (8/8), dan kasus lainnya membuat geram Ketua Umum MAPAN Indonesia, PSF Parulian Hutahaean.

Dalam rilis yang diterima redaksi KM kemarin 21/8, Parulian meminta dengan tegas kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BNN Heru Winarko agar menindak tegas dan transparan ke publik dalam penanganan proses kasus narkoba, terutama kasus yang menyangkut oknum aparat penegak hukum maupun pejabat negara.

“Seharusnya Kepolisian dan BNN yang merupakan lembaga garda terdepan memberantas peredaran narkoba bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Bukan malah ikut ‘bermain’ didalamnya,” katanya di Rumah MAPAN Indonesia Tambun, Bekasi, Selasa (21/8).

Khususnya terhadap kasus tertangkapnya Anggota DPRD Langkat, Sumut dari salah satu parpol, Parulian meminta hukuman tembak mati harus diterapkan kepada yang bersangkutan. Dengan barang bukti yang begitu banyak, 3 karung sabu dan pil ektasi serta jabatan yang disandangnya sebagai wakil rakyat, menurutnya hukuman mati pantas diterima olehnya.

“Masyarakat awam yg terlibat narkoba saja bisa hukumannya berpuluh tahun, wajar bila oknum kepolisian, BNN, dan anggota legislatif dihukum mati,” ucapnya.

Pria yang akrab dipanggil Bung Rully ini meminta agar kasus narkoba terutama yang melibatkan oknum kepolisian, oknum BNN, anggota DPRD jangan disepelekan. “Karena hal ini sudah mencoreng citra Kepolisian, BNN dan citra lembaga legislatif negara,” sambungnya.

Rully pun sangat menyayangkan dan kecewa dengan kenyataan yang terjadi belakangan ini. Disaat MAPAN Indonesia bergerak dari Desa/Kampung memberikan penyuluhan tentang narkoba, malah Oknum Kepolisian tertangkap.

Ia juga menyarankan agar BN) mengaktifkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) di seluruh Indonesia untuk terjun ke desa-desa, jangan hanya terfokus di kota.

“Manfaatkan Anggaran Negara untuk penyuluhan ke lapangan, jangan hanya penyuluhan melalui iklan dan spanduk,” tutupnya.

Reporter: Red
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*