BEM DKI Jakarta Unjuk Rasa di Depan Mendagri, Tuding Kepemimpinan Anies-Sandi “Tidak Profesional”

JAKARTA (KM) – Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta mengaku “sangat menyayangkan ketidakprofesionalan Anies-Sandi” dalam memimpin DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri kemarin 7/8.

Dalam aksinya, jenderal lapangan Donny M. menuding bahwa Gubernur Anies Baswedan serta wakilnya, Sandiaga Uno, telah mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang kontroversial dan “sulit diterima oleh akal sehat”.

“Provinsi DKI Jakarta telah memiliki pemimpin daerah yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam memegang amanat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun sayang dalam menjalankan kepemimpinannya, Ibukota DKI Jakarta disibukkan dan dibuat riuh dengan beberapa pernyataan-pernyataan ataupun kebijakan dari Anies-Sandi yang dianggap kontroversi serta sulit diterima oleh akal sehat,” ujarnya.

“Padahal DKI Jakarta adalah Provinsi yang menjadi Ibukota Negara yang memiliki banyak permasalahan di berbagai bidang, yang membutuhkan penanganan yang cepat, tepat serta terukur,” tutur Donny dalam aksi tersebut.

“Tapi sangat disayangkan yang terjadi malah sebaliknya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies-Sandi saat ini sangatlah tidak becus dan cenderung menabrak aturan yang telah ada. Hari ini masyarakat Jakarta kembali dibuat resah dengan kebijakana yang diambil oleh Anies dan Sandi. Diantaranya adalah dilakukan pemberhentian terhadap empat walikota di seluruh DKI Jakarta tanpa melalui aturan hukum yang telah ada,” tambahnya.

“Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah karena cara yang dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan singkat sambungan telepon via Whatsapp,” lanjutnya.

“Cara-cara yang dilakukan oleh seorang Gubernur untuk memberhentikan bawahannya dengan cara yang dilakukan oleh Anies sangatlah tidak tepat karena tidak menunjukan kewibawaan dan kecerdasan seorang Gubernur DKI Jakarta yang dimana seharusnya dapat memimpin Jakarta kearah yang lebih baik,” ungkapnya.

“Selain caranya yang tidak etis bahkan sampai sekarang empat walikota yang diberhentikan belum mendapat Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian mereka. Proses ini sangatlah jelas terlihat bahwa Anies tidak becus menjadi seorang gubernur karen proses pemberhentian empat walikota ini menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,” paparnya.

Selain kritikan soal pemecatan pejabat oleh Gubernur DKI, Donny juga mengecam kenaikan PBB hingga 100%. Menurutnya, Anies dan Sandi memimpin Ibukota “sesuka hati”.

“Kepemimpinan Anies dan Sandi sangatlah membuat rakyat semakin menjerit kesakitan dimana dalam waktu kepemimpinan 1 tahun rakyat dibuat menjerit dengan naiknya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang naik sebanyak 100% yang dimana kabar tersebut telah beredar di media sosial. Dalam kurun waktu satu tahun semua janji kampanye yang diumbarkan kepada masyarakat tidak ada satupun yang terlaksana. Anies dan Sandi memimpin ibukota sesuka hati mereka tanpa memikirkan rakyat Jakarta dan selalu saja suka ngeles ketika dicecar pertanyaan yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan,” lanjutnya.

“Selain itu juga banyak sekali kebijakan yang dikeluarjan oleh Gubernur Anies dan Sandi yang sangat mengecewakan diantara lain diizinkannya jalan raya sebagai tempat berjualan, kontroversi penutupan Alexis, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan ini juga sangat jelas terlihat bahwa kebijakan yang diambil sangatlah keliru di era kepemimpinan Anies-Sandi. Tentunya ini menjadi penilaian kita bersama dalam menghadapi pemimpin yang inkonsisten. Keluhan-keluhan masyarakat DKI Jakarta yang masih tiada henti-hentinya menunjukkan kepemimpinan Anies-Sandi tidak mampu menjawab dan menyerap segala tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat DKI Jakarta.”

Pihaknya pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Mendagri, sebagai berikut, seperti yang tercantum dalam rilis pers BEM DKI Jakarta:

1. Meminta kepada Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti dari laporan atas tindakan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyalahi aturan dalam melakukan pemberhentian terhadap 4 walikota.

2. Meminta kepada Mendagri untuk menekan DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan dan mewujudkan hak interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

3. Meminta kepada Mendagri untuk segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan segala kebijakan yang diambil.

“Sebagai mahasiswa yang menjadi mitra kritis pemerintah dan poros tengah penyambung lidah masyarakat untuk memberitakan kebenaran, dan sebagai masyarakat yang merasakan ketidakadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memohon untuk respon cepat dari Pemerintah, serta permohonan agar ditindaklanjuti sesuai prosedur dan sebagaimana mestinya,” tutup Donny.

Reporter: Red
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*