PWRI: “Masalah dengan Pemberitaan Harus Diselesaikan di Dewan Pers, bukan Dipidanakan”

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto (dok. KM)
Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Persoalan pemberitaan wartawan seharusnya diselesaikan di Dewan Pers, dan produk jurnalistik tidak bisa dipidana umumkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( PWRI ), Suriyanto, kemarin 7/7.

“Apapun alibi Dewan Pers dan organisasi kakitangannya, yang nama nya produk jurnalistik yang salah ya harus diselesaikan di Dewan Pers sesuai UU Pers. Sepanjang tidak ada OTT permasalahan uang, produk jurnalistik tidak bisa di pidana umumkan. Ini menjadi pembelajaran buat insan pers nasional dan masyarakat,” ujar Suriyanto.

Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh organisasi pers yang “dikucilkan oleh DP dan kaki tangannya” akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi apabila pemerintah tidak bertindak.

“Bila permasalahan kriminalisasi pers tidak juga pemerintah turun tangan, maka kita semua sepakat dari daerah ke pusat akan mengadakan aksi penyelamatan kebebasan yang beretika jilid dua dengan aksi ribuan wartawan dan pengurus orpers secara mandiri,” lanjutnya.

Ia bersama 17 organisasi pers menghimbau pemerintah untuk mengadakan konsolidasi secara terbuka kepada seluruh organisasi pers tanpa tebang pilih untuk duduk bersama menyepakati pengaturan dan peraturan untuk pers nasional yang lebih baik tanpa ada “pengkotak-kotakan”.

Advertisement

“Termasuk pelaksanaan Hari Pers Nasional harus diambil alih oleh pemerintah menunjuk salah satu lembaga untuk melaksanakannya, dan mengundang para orpers dan pimpinan media,” sambungnya.

Iapun berharap tidak seperti yang telah lalu dimana HPN “milik semua yang ditentukan oleh pemerintah”.

“Mengapa PWI yang melaksanakan dan dihadiri oleh Presiden serta hanya kelompoknya saja yang diundang?”

Lebih jauh Suriyanto mengungkapkan dirinya sudah empat tahun memimpin PWRI namun pihaknya tidak pernah diundang. “Apakah kami bukan bagian dari pers nasional dan bangsa Indonesia?” ketusnya.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kami yang kecil ini ada ratusan ribu, jangan dibiarkan dan didiskriminasi, kami selalu ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini,” pungkasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: