PWRI Dukung Aksi Wartawan Geruduk Dewan Pers, Tuntut Tanggung Jawab Atas Kematian M. Yusuf

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto (dok. KM)
Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Puluhan organisasi profesi wartawan saat ini dikabarkan tengah merapatkan barisan dan menyatakan sikap untuk bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan yang akan dilayangkan kepada pihak Dewan Pers dalam aksi yang akan dilakukan pada Rabu (4/7) besok.

Para wartawan tersebut geram terhadap tragedi kematian wartawan Sinar Pagi Baru yang bernama M. Yusuf di Lapas Kota Baru, Kalimantan Selatan, terkait pemberitaan yang ditulisnya. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Suriyanto, menilai bahwa wajar ketika ratusan bahkan ribuan wartawan saat ini marah mendengar ada rekannya yang dipenjara karena berita yang ditulisnya bahkan hingga merenggang nyawa di penjara.

“Atas nama kedaulatan jurnalistik kami mendukung upaya dan langkah yang akan dilakukan semua rekan-rekan wartawan dalam menjaga kedaulatan jurnalistik, khususnya solidaritas profesi ketika ada rekan yang meninggal dunia karena karya jurnalistik yang dibuatnya,” tegas Suriyanto melalui siaran pers yang disampaikan di hadapan awak media di Jakarta pada Selasa (2/7).

Suriyanto menegaskan jika UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 sudah mengatur bahwa semua karya jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi atau dimasukkan dalam ranah hukum pidana umum. Di sana sudah ditetapkan terkait adanya hak jawab jika sebuah pemberitaan dirasakan kurang atau jika ada narasumber yang merasa dirugikan. “Bahkan ikon kebebasan pers, Leo Batubara, sering menegaskan bahwa setiap karya jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi,” terang Suriyanto.

Menurutnya, penegasan ini jelas, selain itu ada MoU antara Dewan Pers dan pihak kepolisian, lantas kenapa wartawan Yusuf masih dipenjara bahkan hingga meninggal dunia di lapas?

Advertisement

“Ini yang harus diungkap dan dituntaskan agar tidak ada lagi kasus serupa atau bentuk penganiayaan terhadap wartawan yang bisa terjadi kembali,” ujarnya lagi.

Suriyanto kembali menegaskan jika pihaknya mendorong semua pihak khususnya insan pers, wartawan, pemilik media untuk bersatu mendorong untuk menciptakan kerangka perlindungan dengan menjadikan aksi penganiayaan dan pembunuhan terhadap wartawan sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Atas nama kedaulatan jurnalistik, setiap bentuk penganiayaan dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus ditegaskan dan digaungkan. Agar kedepan ada perlindungan yang tegas terhadap wartawan,” papar Suriyanto di Warung Daun, Jakarta Pusat.

Menyikapi rencana aksi solidaritas ratusan wartawan terkait kematian Yusuf, Suriyanto menilai itu merupakan suatu kewajaran. Pihaknya juga memberikan dukungan terkait rencana aksi tersebut. “Kami mendukung semua upaya rekan-rekan dalam konteks solidaritas dan menjaga kedaulatan jurnalistik. Namun, lakukanlah dengan cara yang damai dan intelektual karena wartawan adalah kelompok intelektual yang harus selalu menjadi teladan,” pungkasnya.

Diketahui bahwa rencananya pada Rabu (4/7) esok, puluhan organisasi wartawan dan ratusan jurnalis berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan halaman gedung Dewan Pers untuk menuntut tanggung jawab Dewan Pers terkait kematian M Yusuf.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*