Legislator Sayangkan Perpanjangan Sistem Ganjil Genap di Jalan Tol

Politisi Partai Golkar, Ridwan Bae (dok. KM)
Politisi Partai Golkar, Ridwan Bae (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Anggota Komisi V DPR Ridwan Bae menyayangkan kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem ganjil genap pada jalan tol, yang telah diperpanjang menjadi 15 jam.

Menurutnya, pemberlakuan sistem ganjil genap di jalan tol mencerminkan kepanikan pemerintah.

“Dalam rangka memberikan sistem ganjil genap terhadap tol, suatu langkah kepanikan pemerintah,” ujar Ridwan saat ditemui KM di ruang kerjanya, Senin 2/7/18, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Saya berharap bahwa keputusan pemerintah hanya bersifat sementara, jangan sampai terus menerus dilakukan karena akan banyak korban, rakyat menjadi korban, kemudian tempat-tempat tertentu, apakah itu hiburan, apakah itu perbelanjaan, pasti akan kena dampaknya,” tambahnya.

“Seperti pendapatan yang minim dan tidak lagi memberikan positif pada dagang mereka dan tidak mustahil bisa tutup.”

“Pada akhirnya Jakarta juga akan ikut rugi, jadi harapan saya, dan ini boleh mereka lakukan karena kita mau menghadapi Asian Games, tetapi sifatnya sementara dan harus ada program jangka panjang yang pada akhirnya mengakhiri cara-cara kepanikan seperti ini. Itu yang saya harapkan dari pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah yang baik,” kata politisi Golkar itu.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa kebijakan tersebut ada dua sisi, yakni merugikan masyarakat namun di sisi lain memperlancar jalannya Asian Games.

“Kebijakan yang panik pasti ada yang dikorbankan, siapa? Tentunya masyarakat pengguna jalan,” tuturnya.

“Kalau itu yang terjadi, sekarang tinggal pilih, antara mempertaruhkan harga diri bangsa karena ada beberapa negara yang ada di sini, atau kerugian masyarakatnya yang di antisipasi.”

“Sekali lagi saya ingin mengulangi ini harus segera diakhiri dan mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada lagi perlakuan-perlakuan yang menggila dan yang merugikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Ridwan mengaku bahwa Komisinya akan membahasnya dalam waktu dekat bersama kementerian terkait.

“Sejauh ini belum ada pembicaraan yang dibahas di Komisi, akan tetapi dalam waktu dekat ini kita akan rapat dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, PUPR dan pasti akan menjadi salah satu pembicaraan di Komisi V, nanti kita akan dengar juga alasannya, tapi apapun itu, ini adalah panik,” tegasnya.

Ia pun mengkhawatirkan reaksi masyarakat apabila kebijakan tersebut diberlakukan secara berkepanjangan.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima keadaan ini, namun yang kita takutkan ada provokator yang mengisi fikiran masyarakat untuk demo lagi misalnya, turun ke jalan lagi, pada akhirnya kebijakannya menjadi tidak menarik dan tidak bermanfaat,” pungkasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: